Kunjungan Komisi I DPRD Buleleng Ke Kantor Inspektorat

Situasi saat kunjungan DPRD Buleleng di kantor Inspektorat

SINGARAJA, Humas DPRD Buleleng

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng melakukan Kunjungan Kerja ke kantor Inspektorat Buleleng sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanan program dan kegiatan di Inspektorat Buleleng. Kunjungan dipimpin Ketua Komisi I Luh Marleni didampingi Anggota Komisi I serta Tim Ahli, Senin (3/3).

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Buleleng Luh Marleni menyampaikan kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan pengecekan langsung terkait program dan kegiatan Inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah serta apa yang menjadi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Hal ini guna memastikan bahwa program dan kegiatan yang ada berjalan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang diharapkan, serta untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.

Kunjungan yang diterima langsung oleh Kepala Inspektorat Buleleng I Putu Karuna, SH menyampaikan program pengawasan telah dilaksanakan termasuk audit atau pemerikasan. Tentunya ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pengawasan baik sengaja maupun tidak disengaja, untuk itu Inspektorat melaksanakan pembinaan kepada perangkat daerah maupun perangkat desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Kepala Inspektorat juga menekankan pentingnya dukungan dan kolaborasi antara Inspektorat dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi.

Selanjutnya dari informasi yang disampaikan, DPRD Buleleng melalui Komisi I akan kembali melaksanakan kunjungan yang melibatkan instansi daerah maupun desa guna memperoleh informasi langsung dari instansi terkait mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi, perkembangan program, serta kendala-kendala yang ada. Informasi ini sangat penting bagi DPRD dalam membuat keputusan yang tepat, baik dalam hal anggaran, kebijakan, maupun peraturan daerah.