Singaraja, Humas Sekretariat DPRD Buleleng

Guna memberikan tanggapan Nota Pengantar Bupati Buleleng, terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, DPRD Kabupaten Buleleng melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD-TA 2019, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Buleleng jalan Vertan. No. 2 Singaraja, Rabu (1/7).

Rapat Dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna.SH yang diselenggarakan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19, hadir dalam kesempatan tersebut, wakil Bupati Buleleng, dr. Nyoman Sutjidra.Sp.OG, Sekda, para asisten sekda, para ketua Komisi, dan juru bicara masing-masing fraksi yang akan membacakan Pemandangan Umumnya, sementara para Anggota DPRD serta undangan lainnya mengikuti jalannya persidangan melalui video comfren.

Dalam rapat tersebut terdapat empat orang perwakilan fraksi sebagai juru bicara, yaitu : Ketut Ngurah Arya mewakili gabungan fraksi PDI-Perjuangan, Demokrat-Perindo, dan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar di sampaikan oleh Ketut Patra sebagi juru bicara, dan partai Nasdem dibacakan oleh Ketua fraksinya sendiri yakni Ni Ketut Windrawati, sedangkan fraksi partai Hanura disampaikan oleh Ir. Gede Wisnaya Wisna sebagai juru bicara fraksinya.

Dalam kesempatan tersebut Gabungan fraksi PDI-P, Demokrat-Perindo, dan Fraksi Partai Gerindra menyatakan setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut, sesuai dengan jadwal badan Musyawarah DPRD kabupaten Buleleng, mengingat untuk memeriksa dan mencermati kembali kewajaran materi laporan, sehingga diharapkan mempunyai pandangan dan persepsi serta pemahaman yang sama secara utuh terhadap seluruh bagian laporan keuangan Daerah, disamping itu juga disampaikan bebrapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya terkait dengan merebaknya wabah covid-19 serta upaya penanganan yang lebih intensif, serta diharapkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, selaku penanggungjawab pengunaan anggaran, agar memanfatkan dana dengan sekala prioritas, efektif,dan efesien untuk pelayanan masyarakat, menggerakkan perekonomian masyarakat, serta upaya pengamanan sosial sebagai akibat dari dampak musibah covid-19 ini.

Fraksi Partai Golkar menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Bupati Buleleng yang telah menunaikan tugas konstitusionalnya selama tahun 2019 berupa penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD Buleleng, berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK-RI dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),dan ini merupakan hal yang sangat penting karena anggran daerah merupakan anggran public yang mencerminkan kebijakan daerah, sehingga wajib harus di pertanggungjawabkan kepada public secara transparan dan akuntabel.

Hal senada disampaikan fraksi partai Nasdem, melalui juru bicaranya fraksi tersebut menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Buleleng beserta jajarannya karena telah berhasil menyusun dan menyelesaikan pelaksanaan dan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan lancar dan dengan predikat WTP oleh BPK- RI, terkait dengan pemandangan umum yang disampaikan meliputi tiga bagian yang penting yakni mengenai tanggapan, pertanyaan/permintaan klarifikasi, serta rekomendasi untuk dijadikan masukan yang konstruktif bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sementara fraksi partai Hanura menyampaikan pencapaian kinerja pemerintah dalam tahun 2019 telah terurai secara singkat dalam Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten Buleleng tahun 2019 dimana terdapat enam indikator yang terurai yakni terkait dengan : tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indek pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan Produk Domestik regional Bruto atas dasar harga berlaku atau ( PDRB-ADHB). Disamping itu pula fraksi partai ini juga menyampaikan dua hal yang penting dalam pemandangan umumnya yakni terkait dengan Kenaikan yang tinggi dari pembayaran pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Kenaikan uang parkir pada beberapa tempat di wilayah kabupaten Buleleng, terhadap dua poin penting ini diharapkan mendapat perhatian dan penjelasan dari pemerintah daerah sehingga dapat dipahami oleh masyarakat.

Selanjutnya dari penyampaian pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Buleleng akan dilanjutkan ketahapan pembahasan berikutnya dengan mendengarkan pemaparan dari tim ahli DPRD Buleleng terhadap laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 di Ruang gabungan Komisi DPRD kabupaten Buleleng.