SINGARAJA, Humas DPRD Buleleng

Hal tersebut disampaikan Wakil ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Susila Umbara,SH saat ditemui awak media usai memimpin rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Buleleng dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggran 2020 di ruang Gabungan Komisi gedung Dewan Buleleng, kamis (22/7).

Lebih jauh dikatakan bahwa APBD tahun anggaran 2020 kemarin telah mengalami refocusing sebanyak kurang lebih delapan kali sebagai dampak dari pandemik Covid-19, sehingga sesuai dengan petunjuk dari Pemerintah Pusat terdapat program dan kegiatan dari Pemerintah Daerah tidak bisa berjalan sesuai dengan perencanaan. Terkait dengan Silpa dari APBD tahun 2020 yang mencapai 11 miliar tersebut menurutnya semestinya hal tersebut dicarikan regulasi agar dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 ini “ Ya kedepan jangan sampai ada silpa lebih baik dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang terdampak PPKM seperti saat ini” ujar Susila.

Ditambahkan bahwa terkait dengan jaring pengaman social di tahun ini sesuai dengan pengamatannya sudah berjalan dengan optimal, namun demikuan diharapkan juga terkait dengan perubahan-perubahan anggran kendatipun pemerintah daerah sudah diberikan kewenangan untuk tidak mengikutsertakan DPRD dalam pembahasan Refocusing, hendaknya paling tidak DPRD diberikan resumenya lah minimal. Tutup Susila.

Sementara itu Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng,Ir. Nyoman Genep,MT tidak menampik hal tersebut, menurutnya silpa anggran APBD tahun 2020 kemarin tersebut dialokasikan untuk insentif bagi tenaga kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemic Covid-19, namun karena aturan serta petunjuk teknis belum diterbitkan maka otomatis belum bisa direalisasikan hingga menjadi silpa. Namun di tahun 2021 ini anggaran tersebut sudah diarahkan ke Dinas Kesehatan.

“ Ya kemarin sudah kami rapatkan terkait hal tersebut untuk dapat direlisasikan, dan yang tahun 2020 sudah dibayarkan kurang lebih 3,6 miliar sementara yang tahun 2021 sudah dilakukan amprah dari masing – masing dinas, yakni RSUD dan Dinas Kesehatan sampai dengan juli kemarin” jelasnya.

terlepas dari hal tersebut, DPRD Kabupaten Buleleng memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Buleleng beserta seluruh jajarannya dimana dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, berdasarkan audit dari BPK RI Pemerintah Kabupaten Buleleng berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti predikat tersebut telah diraih selama enam kali berturut turut. Sehubungan dengan itu, atas nama masyarakat Buleleng DPRD juga menyampaikan terimakasih karena pembangunan pada Tahun 2020 telah berjalan dengan baik meskipun masih dalam suasana prihatin akibat pandemi covid-19