Ketua Komisi IV, Luh Hesti Ranitasari,SE.MM saat memimpin Rapat dengan SKPD terkait

Komisi IV DPRD Buleleng kembali melanjutkan pemabahasan KUA dan PPAS Tahun 2023 dengan Dinas Sosial dan RSUD Kabupaten Buleleng, Selasa (9/8) diruang Komisi IV. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV Luh Hesti Ranitasari,SE.MM yang dihadiri oleh anggota komisi IV, Tim Ahli DPRD Buleleng serta Kepala Dinas Sosial I Putu Kariaman Putra.S.Sos.MM dan Dirut RSUD Kabupaten Buleleng dr. Putu Arya Nugraha, Sp.PD beserta jajaranya.

Dalam paparannya, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyampaikan program kerja ditahun anggaran 2023 dengan alokasi anggaran pagu sebesar Rp. 11.168.000.000,-. Kepala Dinas Sosial Kariaman menyampaikan dari pagu anggaran tersebut akan dialokasi kebeberapa program diantaranya bansos ke masyarakat dan penambahan untuk peserta JKN KIS APBD untuk mengantisipasi peserta yang terbelokir dari JKN KIS APBN.

Direktur Utama RSUD Kabupaten Buleleng dr. Putu Arya Nugraha, Sp.PD menyampaikan anggaran yang diberikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 192.007.178.000,- dengan beberapa program seperti peningkatan pelayanan parkir dengan membuat parkir elektronik (e-parkir), pembentukan unit struk center dan layanan jantung terpadu. dr. Putu Arya Nugraha, Sp.PD menambahkan, saat ini RSUD Buleleng memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya belum tersedianya pembiayaan pemulangan jenazah bagi keluarga kurang mampu, permasalah pasien yang memiliki kartu KIS tidak aktif serta adanya piutang RSUD ke pasien kurang mampu yang belum terbayarkan.

“kami memohon kepada DPRD Buleleng untuk bisa mencarikan solusi yang saat ini dihadapi oleh RSUD terkait dengan biaya dan piutang yang belum tertangani” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranitasari menanggapi apa yang menjadi program dari masing-masing Dinas untuk selalu memperhitungkan pelayanan kepada masyarakat Buleleng. Dinas Sosial dan RSUD Buleleng merupakan Instasi Pemerintah yang sangat erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap, dengan anggaran yang saat ini dipasang dalam KUA dan PPAS tahun 2023, bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Komisi IV juga berharap, adanya tambahan peserta JKN KIS baik dari APBN maupun APBD mengingat situasi ekonomi pasca pandemi sangat rentan dengan kemiskinan.