Ketua DPRD Buleleng saat menerima audensi BEM Bali Utara

Gabungan mahasiswa dari Universtitas Panji Sakti, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dan STIKES Rana Wijaya yang tergabung dalam BEM Bali Utara mengadakan audensi ke Gedung DPRD Buleleng terkait kenaikan harga BBM yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna,SH didampingi Sekretaris DPRD Buleleng I Gede Sandhiyasa,S.Sos.M.Si, Jumat (16/9).

Dalam aspirasinya, Presiden BEM Undiksha Putu Febry Sugiantara menyampaikan hasil dari turun kelapangan untuk menanyakan dampak kenaikan BBM ternyata tidak ada kata sepakat dari masyarakat melainkan nada resah sangat kuat namun pasrah.

“Maka dari itu kita sadar keluhan dari masyarakat ini perlu didengarkan pemerintah melalui DPRD Buleleng. Setelah kita menerima keluhan tersebut, kami dari BEM Bali Utara meminta DPRD Buleleng untuk menyampaikan aspirasi hasil kajian kami ke presiden atau pemerintah pusat”, ujarnya.

Adapun tuntutan BEM Bali Utara yakni meminta Pemerintah agar lebih terbuka dalam menyampaikan penyebab dari kenaikan harga BBM, selanjutnya agar Pemerintah memberantas mafia migas, Pemerintah perlu mengoptimalkan BLT BBM agar tepat sasaran, serta mahasiswa juga meminta agar kenaikan BBM memperhatikan situasi dan kondisi saat ini dan memprioritaskan kesejahtraan masyarakat.

Disamping menyampaikan tuntutan, BEM Bali Utara juga memberikan solusi kepada Pemerintah agar memberikan pernyataan secara terbuka dan membagikan data terkait BBM kepada masyarakat, menggencarkan pemberantasan mafia migas melalui kontribusi pihak-pihak terkait, mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran BLT BBM secara optimal agar tepat sasaran dan terakhir menunda anggaran kegiatan atau pembangunan yang tidak berpihak kepada kesejahtraan masyarakat.

Ditemui seusai audensi, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna menyampaikan apresiasi para peserta audensi yang tergabung dalam BEM Bali Utara karena telah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah secara tertib. Dirinya mengatakan, tuntutan dari rekan-rekan mahasiswa akan diteruskan dan difasilitasi ke Pemerintah Pusat melalui DPR RI.