Wakil Ketua I DPRD Buleleng Hadiri Rakor Kewaspadaan Dini Terkait Perpanjangan Operasional PLTD Sewa Pemaron

Wakil Ketua I DPRD Buleleng Hadiri Rakor  Perpanjangan Operasional PLTD Sewa Pemaron

SINGARAJA, Humas DPRD Buleleng

Ketua DPRD Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buleleng, I Nyoman Gede Wandira Adi, S.T., menghadiri Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Antisipasi Potensi Kerawanan Sosial Terkait Rencana Perpanjangan Jam Operasional PLTD Sewa Pemaron, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Selasa (10/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, I Nyoman Gede Wandira Adi menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Buleleng mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan masyarakat dan menjaga ketahanan energi Bali. Namun, dukungan terhadap pembangunan tidak boleh dimaknai sebagai pembiaran terhadap persoalan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Menurutnya, kepentingan penyediaan energi listrik harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan tempat tinggal yang sehat, aman, dan nyaman. DPRD harus mengambil peran sebagai lembaga yang mengawal kepentingan pembangunan sekaligus memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi.

“Ada tiga hal yang harus menjadi komitmen bersama. Pertama, PLN wajib bertanggung jawab terhadap dampak operasional pembangkit. Kedua, pemerintah wajib hadir memberikan perlindungan dan kepastian penyelesaian kepada masyarakat. Ketiga, DPRD wajib mengawal dan mengawasi agar penyelesaian permasalahan ini benar-benar berjalan serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Wandira.

Ia juga berharap persoalan kebisingan yang telah berlangsung cukup lama dapat segera diselesaikan secara konkret dan terukur. Pihak pengelola diharapkan memberikan kepastian mengenai langkah penanganan serta target waktu penyelesaian, sehingga masyarakat tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.

Selain itu, pemerintah daerah bersama pihak terkait perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap upaya penanganan yang telah dilakukan, termasuk memperhatikan aspirasi masyarakat terkait kompensasi maupun alternatif relokasi bagi warga terdampak.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah, PLN, pihak pengelola, dan DPRD untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebutuhan energi listrik Bali tetap terpenuhi tanpa mengesampingkan perlindungan lingkungan serta hak masyarakat di sekitar PLTD Sewa Pemaron.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Buleleng, unsur Forkopimda Kabupaten Buleleng, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, para Asisten Setda, Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, serta tamu undangan lainnya.