Rapat kerja Bapemperda bersama Pemerintah Daerah bahas Propemperda 2027
SINGARAJA, Humas DPRD Buleleng
DPRD Kabupaten Buleleng melalui Badan Pembentukan Peraturan
Daerah (Bapemperda) menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Daerah guna
membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Rapat
berlangsung di Ruang Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Buleleng, Jumat
(20/11/2026).
Dalam pembahasan tersebut, terdapat 12 rancangan peraturan
daerah (Ranperda) yang diusulkan, terdiri atas 7 Ranperda yang dipastikan masuk
pembahasan dan 5 Ranperda lainnya yang masih berpotensi untuk dibahas. Dari
hasil pembahasan, disepakati sebanyak 10 Ranperda dimasukkan dalam Propemperda
Tahun 2027, sementara 2 Ranperda lainnya masih memerlukan kelengkapan dan
penyesuaian lebih lanjut.
Ketua Bapemperda, H. Mulyadi Putra, S.Sos., M.HI., saat
memimpin rapat menyampaikan bahwa penyusunan Propemperda merupakan tahapan
penting untuk memastikan pembentukan peraturan daerah berjalan terencana,
terpadu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Propemperda juga menjadi
pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas pembentukan
regulasi guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan otonomi
daerah serta pembangunan daerah.
Adapun Ranperda yang masuk dalam daftar pembahasan meliputi Pemilihan
Perbekel dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027 serta APBD Tahun Anggaran 2028. Selain
itu, tiga Ranperda yang turut disepakati untuk dimasukkan dalam Propemperda
yakni RPJMD Tahun 2024–2029, Penyertaan Modal kepada Jamkrida dan Pendirian
BUMD Minyak dan Gas Bumi.
“Dari total 12 Ranperda yang diusulkan, sebanyak 10 Ranperda
disepakati untuk dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2027. Di antaranya,
Ranperda tentang Pemilihan Perbekel dan Perangkat Desa serta Ranperda tentang
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sebelumnya telah masuk dalam Propemperda
Tahun 2026, namun belum dapat dibahas karena regulasi yang menjadi dasar
penyusunannya belum tersedia. Oleh karena itu, kedua Ranperda tersebut kembali
diusulkan untuk dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2027. Sementara dua Ranperda lainnya masih memerlukan
kelengkapan dan penyesuaian lebih lanjut sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Pada kesempatan
yang sama, Bapemperda juga membahas Ranperda tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan
Tahun Jamak Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Pembahasan
ini berkaitan dengan rencana pembangunan gedung RSUD yang membutuhkan waktu
pelaksanaan selama dua tahun anggaran, yakni 2027 dan 2028.
Ranperda tersebut
diajukan di luar Propemperda guna memperoleh pembahasan dan persetujuan bersama
DPRD dan Kepala Daerah sebagai dasar penganggaran sebelum pelaksanaan kontrak
tahun jamak.
Melalui
pembahasan ini, Bapemperda berharap seluruh rancangan peraturan daerah yang
diprioritaskan dapat disusun secara matang, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan di Kabupaten Buleleng.
Turut hadir dalam
rapat tersebut Anggota DPRD Buleleng yang tergabung dalam Bapemperda bersama
Tim Ahli DPRD, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bersama pimpinan
OPD terkait serta undangan lainya.