(0362) 22713
dprd@bulelengkab.go.id
Sekretariat DPRD Buleleng

DPRD Buleleng Rancang Propemperda Tahun 2027, Sepakati 10 Ranperda untuk Dibahas

Admin dprd | 20 November 2026 | 76 kali

Rapat kerja Bapemperda bersama Pemerintah Daerah bahas Propemperda 2027

SINGARAJA, Humas DPRD Buleleng

DPRD Kabupaten Buleleng melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Daerah guna membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Rapat berlangsung di Ruang Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Buleleng, Jumat (20/11/2026).

Dalam pembahasan tersebut, terdapat 12 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diusulkan, terdiri atas 7 Ranperda yang dipastikan masuk pembahasan dan 5 Ranperda lainnya yang masih berpotensi untuk dibahas. Dari hasil pembahasan, disepakati sebanyak 10 Ranperda dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2027, sementara 2 Ranperda lainnya masih memerlukan kelengkapan dan penyesuaian lebih lanjut.

Ketua Bapemperda, H. Mulyadi Putra, S.Sos., M.HI., saat memimpin rapat menyampaikan bahwa penyusunan Propemperda merupakan tahapan penting untuk memastikan pembentukan peraturan daerah berjalan terencana, terpadu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Propemperda juga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas pembentukan regulasi guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan otonomi daerah serta pembangunan daerah.

Adapun Ranperda yang masuk dalam daftar pembahasan meliputi Pemilihan Perbekel dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027 serta APBD Tahun Anggaran 2028. Selain itu, tiga Ranperda yang turut disepakati untuk dimasukkan dalam Propemperda yakni RPJMD Tahun 2024–2029, Penyertaan Modal kepada Jamkrida dan Pendirian BUMD Minyak dan Gas Bumi.

“Dari total 12 Ranperda yang diusulkan, sebanyak 10 Ranperda disepakati untuk dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2027. Di antaranya, Ranperda tentang Pemilihan Perbekel dan Perangkat Desa serta Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sebelumnya telah masuk dalam Propemperda Tahun 2026, namun belum dapat dibahas karena regulasi yang menjadi dasar penyusunannya belum tersedia. Oleh karena itu, kedua Ranperda tersebut kembali diusulkan untuk dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2027. Sementara dua Ranperda lainnya masih memerlukan kelengkapan dan penyesuaian lebih lanjut sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bapemperda juga membahas Ranperda tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Pembahasan ini berkaitan dengan rencana pembangunan gedung RSUD yang membutuhkan waktu pelaksanaan selama dua tahun anggaran, yakni 2027 dan 2028.

Ranperda tersebut diajukan di luar Propemperda guna memperoleh pembahasan dan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah sebagai dasar penganggaran sebelum pelaksanaan kontrak tahun jamak.

Melalui pembahasan ini, Bapemperda berharap seluruh rancangan peraturan daerah yang diprioritaskan dapat disusun secara matang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng.

Turut hadir dalam rapat tersebut Anggota DPRD Buleleng yang tergabung dalam Bapemperda bersama Tim Ahli DPRD, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bersama pimpinan OPD terkait serta undangan lainya.