SINGARAJA, Humas DPRD Buleleng

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng kembali menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Buleleng terhadap padangan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Buleleng terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021, yang bertempat diruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng, Rabu (29/6).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, SH yang didampingi Wakil Ketua DPRD Buleleng dengan dihadiri oleh anggota DPRD Buleleng, Forkompinda Kabupaten Buleleng, Pimpinan SKPD Ruang Lingkup Kabupaten Buleleng serta undangan lainnya

Dalam jawabannya, Bupati Buleleng menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Buleleng terhadap perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021. Kemudian, menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Fraksi Partai Demokrat, Bupati Buleleng sependapat dengan segala catatan-catatan dari hasil pemeriksaan BPK akan segera ditindak lanjuti sebagai perbaikan terhadap tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah senantiasa berkomitmen untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja guna pemulihan dan peningkatan ekonomi di daerah.

Sedangkan pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Bupati Buleleng sependapat bahwa capaian ekonomi makro difungsikan sebagai alat untuk menentukan serta mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terhadap pandangan umum dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), mengenai kebijakan ekonomi yang telah dirumuskan dan diimplemenasikan agar ditemukan akar permasalahan dan hambatannya sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, Bupati Buleleng dalam hal ini menyatakan sependapat. Kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan telah melalui kajian terhadap sektor-sektor strategis perekonomian daerah, namun demikian akan diupayakan evaluasi secara menyeluruh agar pengembangannya fokus dan tepat sasaran.

Dan yang terakhir, menanggapi terhadap pandangan umum dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Bupati Buleleng menyampaikan terkait perlunya upaya-upaya dan terobosan-terobosan dalam penanggulangan tingkat kemiskinan, penurunan angka pengangguran, penigkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan laju pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi, Bupati Buleleng menyatakan sependapat. Menurutnya, Pemerintah Daerah melalui OPD-OPD terkait telah melaksanakan program-program kegiatan yang mengarah pada upaya-upaya untuk mencapai pemenuhan indikator-indikator tersebut, yang tentunya muaranya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dari apa yang telah disampaikan Bupati Buleleng, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021 akan dibahas dalam rapat-rapat DPRD Kabupaten Buleleng mendatang.