Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Bahas Evaluasi LHP BPK RI Terhadap Penyusunan APBD

Situasi rapat yang berlangsung di ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng

SINGARAJA, Humas DPRD Buleleng

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pelaksanaan keuangan pemerintah Kabupaten Buleleng, Badan Anggran DPRD Kabupaten Buleleng melaksanakan rapat evaluasi hasil pemeriksaan BPK dengan Eksekutif, rapat berlangsung di Ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD kabupaten Buleleng, Senin (19/6) Pagi.

Wakil Ketua DPRD Gede Suradnya,SH ditemui usai memimpin rapat mengatakan bahwa perlu adanya komunikasi yang intens dengan pihak Eksekutif terkait dengan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai terjemahan dari sebuah regulasi, dengan harapaan kedepan tidak ada lagi catatan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan APBD yang disebabkan cara pandang dalam mencermati sebuah peraturan yang berbeda.

Ditambahkan olehnya bahwa terkait dengan catatan tersebut DPRD mendorong eksekutif agar segera melakukan langkah-langkah evaluasi sebagai bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam hal pengawasan agar kedepan pelaksanaan APBD bisa berjalan lebih baik lagi, terkait dengan pengentasan kemiskinan agar menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Buleleng, berikutnya terkait dengan piutang pada RSUD Buleleng agar disiapkan langkah-langkah penanganan yang baik dan jika memang memungkinkan agar dilakukan pemutihan sehingga tidak menjadi beban dalam APBD. Ujarnya.

Selanjutnya terkait mandatory spending pada penyusunan APBD di masing-masing fungsi /urusan wajib dipenuhi sehingga dapat meminimalisir potensi temuan pada program dan kegiatan dalam pelaksanaan APBD.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD dan dihadiri anggota Badan Anggaran DPRD kabupaten Buleleng, Asisten III Setda Kabupaten Buleleng beserta jajarannya.