SINGARAJA, Humas DPRD Buleleng

Terkait dengan APBD-TA 2022, komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat kerja dengan mitra kerja Komisi Yakni Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng yang digelar di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung DPRD Buleleng. Senin (15/11)

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng Luh Hesti Ranitasari,SE., MM saat ditemui seusai rapat menyampaikan bahwa terkait dengan menurunnya PAD akibat pandemi yang mengakibatkan banyak kgiatan dari SKPD yang tidak berjalan maksimal, dan untuk APBD-TA 2022 agar lebih di prioritaskan kepada perbaikan sekolah-sekolahnyang ada di Kabupaten Buleleng, mengingat sejak pandemi yang berlangsung sudah 2 tahun ini sekolah-sekolah menjadi kurang pengawasan. Terkait pula dengan sudah mulainya pembelajaran tatap muka di Kabupaten Buleleng, Ranita menyarankan agar Dinas Pendidikan memprioritaskan perbaikan gedung-gedung sekolah demi keamanan dan kenyamanan anak-anak mengenyam pendidikan di sekolah.

Kemudian terkait dengan pengelolaan sampah di TPA Bengkala, Ranita menyampaikan agar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut. Ini dikarenakan hal ini bisa berdampak bagi kesehatan warga sekitar lingkungan TPA Bengkala tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gede Melandrat,SP menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut salah satunya dengan memaksimalkan bank sampah di lingkungan Kabupaten Buleleng dan juga melakukan sosialisasi guna merubah paradigma masyarakat tentang memilah sampah di sumbernya. Disampaikan lebih lanjut bahwa 75% sampah yang ada di Kabupaten Buleleng yang di kirim ke TPA merupakan sampah organik. Sedangkan untuk sampah plastik, di Buleleng sudah ada sebuah pabrik pemecah sampah plastik yang berlokasi di desa sembiran.

Kemudian terkait dengan Dinas KBPP komisi IV sangat mendorong agar dinas beraangkutan mendapatkan tambahan anggaran untuk pengadaan alat-alat KB, terlebih dimasa pandemi seperti sekarang dan tingkat kehamilan semakin tinggi.

Dan untuk Dinas Tenaga Kerja, komisi IV DPRD menyarankan agar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial guna melakukan tracing untuk memastikan bahwa pekerja-pekerja dari perusahaan yang ada di Buleleng untuk didaftarkan menjadi peserta BPJS ketenaga kerjaan.