Komisi II DPRD Buleleng Tinjau Proyek Drainase dan Penataan PKL

Ketua Komisi II Wayan Masdana saat memberikan statement

SINGARAJA, Humas DPRD Buleleng

Guna menindaklanjuti keluhan para pedagang kaki lima (PKL) yang berada di kawasan jalan Tasbih dan sekitarnya melalui surat yang disampaikan  kepada lembaga DPRD Buleleng, serta menindaklanjuti arahan dari pimpinan DPRD Buleleng, Komisi II  melakukan pemantauan langsung ke lokasi proyek penataan kota dan pengerjaan irigasi/drainase dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Selasa (6/10/2026).

Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Buleleng Wayan Masdana, dengan didampingi Kabag Humas Luh Suma Intari serta menghadirkan jajaran Dinas PUPRPERKIM Kabupaten Buleleng serta perwakilan PD Pasar Argha Nayotama.

Kunjungan ini bertujuan untuk memediasi serta menyelaraskan pengerjaan infrastruktur daerah dengan keberlangsungan usaha para Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar lokasi proyek untuk mendapatkan solusi yang terbaik dan dapat diterima oleh semua pihak .

Ketua Komisi II DPRD Buleleng Wayan Masdana, menyampaikan bahwa hasil koordinasi di lapangan telah mencapai titik temu yang disepakati oleh semua pihak, sehingga isu yang beredar tidak menimbulkan keresahan bagi para pedagang.

"Berdasarkan koordinasi bersama Dinas PUPRPERKIM dan PD Pasar, dipastikan bahwa para pedagang atau PKL di lokasi ini tidak direlokasi. Pengerjaan saluran irigasi akan dilakukan secara bertahap agar aktivitas usaha pedagang tetap berjalan," ujar Wayan Masdana.

Dirinya juga mengimbau kepada koordinator PKL beserta para pedagang untuk kooperatif dan mendukung kelancaran proyek penataan tersebut.

Sementara itu koordinator PKL  I Wayan Pasek bersama para Pedagang berkomitmen untuk mendukung kegiatan tersebut dan akan bertindak kooperatif terhadap pengerjaan teknis dilapangan, baik yang menggunakan alat berat maupun metode manual.

Disamping itu pula, DPRD Buleleng melalui Komisi II akan terus mengawal dan menjembatani komunikasi antara pedagang, dinas terkait dan Pemerintah Daerah.

Melalui peninjauan ini, selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam koordinasi dengan para pihak terkait sehingga permasalahan dan kekhawatiran pedagang terkait isu yang berkembang dapat segera mendapatkan solusi terbaik dan program pembangunan drainase dan penataan kota tetap dapat berjalan secara optimal.