(0362) 22713
dprd@bulelengkab.go.id
Sekretariat DPRD Buleleng

DEWAN BULELENG DORONG UPAYA PEMULIHAN PEREKONOMIAN PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2021

Admin dprd | 20 Oktober 2020 | 167 kali

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, mendorong upaya pemulihan perekonomian masyaraktat pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun Anggaran 2021, hal ini disampaikan dalam kesimpulan rapat antara Badan Anggaran dengan Komisi-komisi DPRD Buleleng yang digelar di Ruang Gabungan, Senin (19/10).

Wakil Ketua Dewan, Ketut Susila Umbara,SH yang memimpin jalannya rapat tersebut menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk menerima laporan hasil rapat kerja antara Komisi-komisi dengan mitra kerja yang sebelumnya sudah dilaksankanan pada masing-masing komisi. “hal ini tentu akan ada perubahan –perubahan anggaran dalam PPAS, karena kebutuhan masing-masing SKPD itu berbeda, serta yang terpenting adalah pada Anggaran 2021 ini di proyeksikan untuk pemuluihan perekonomian masyarakat, dan kalau ada program dan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan upaya pemuliahn ekonomi masyarakat tentunya akan kami pertimbangkan sejauh mana urgensinya dan dampak terhadap pemulihan ekonmomi “tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Wayan Masdana, anggota komisi III ini menyampaikan bahwa jika temanya seperti itu ya minimal anggaran di masing SKPD yang bisa membangkitkan Output dalam pemulihan ekonomi harus di sesuaikan, dan satu satunya sumber pendapatan daerah yang saat ini bisa dimanfaatkan untuk itu adalah dari PAD, sementara untuk membangkitkan perekonomian masyarakat yang terintegrasi dengan pertanian, UMKM, kesehatan dan Pariwisata, harus kita pikirkan program yang diberikan untuk mengembangkan sektor tersebut, namun sebelumnya kita harus melakukan pendataan dengan dinas terkait mana saja sektor yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan pembinaan dan dicarikan jalan keluar untuk membangkitkan usahanya seperti membantu dalam hal memperoleh pinjaman kredit melalui program nasional.
Selanjutnya dari hasil rapat ini akan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan pembahasan dalam agenda rapat berikutnya.