Komisi I DPRD Buleleng Koordinasi dengan BKD Buleleng Terkait Dengan Realisasi Pajak Daerah

Selasa (18/7), Komisi I DPRD Buleleng mengadakan kunjungan kerja ke BKD (Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng). Dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Buleleng Putu Mangku Mertayasa, SH bersama anggota diterima oleh Kepala BKD Bimantara,SE bersama staf. Menurut Putu Mangku Mertayasa, SH, Komisi I DPRD Buleleng melakukan koordinasi ke BKD Buleleng terkait tugas fungsi penggawasan di bidang kepegawaiannya. Menurutnya dari hasil penerimaan laporan pajak daerah realisasinya kurang dari target yang telah ditentukan. Untuk itu Komisi I yang membidangi masalah kepegawaian memandang perlu untuk melakukan peningkatan pelayanan di bidang perpajakan pada BKD Buleleng sehingga realisasi penerimaan pajak yang sudah menjadi target sebelumnya dapat tercapai.. Putu Mangku Mertayasa dalam tinjauanya bersama anggota melihat langsung pegawai BKD Buleleng dalam melayani masyarakat yang akan membayar pajak maupun yang konsultasi. “pelayanan kepada masyarakat sudah sangat baik, semua berjalan normal dan pegawai sudah memberikan pelayanan yang baik”ujarnya. Terkait dengan masalah itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Bimantara,SE memaparkan apa yang menjadi kendala dalam pemungutan wajib pajak sehingga mengakibatkan penerimaan pajak tidak sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan. Salah satu faktor yang paling utama adalah masalah tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada saat ini dinilai sangat kurang, mengingat di Kabupaten Buleleng terdapat 148 Desa yang hanya memiliki 9 sedahan. Untuk itu dari BKD akan mengkaji lagi bagaimana disetiap desa nantinya ada satu pegawai BKD yang khusus memungut pajak dan ikut mensosialisasikan terkait pajak daerah. Dan pasilitas yang ada masih sangat kurang sebagai contoh dimasing-masing sedahan sangat kurang layak kantornya. Untuk itu BKD Buleleng sudah merancang program-program kerja yang nantinya diharapkan bisa memaksimalkan hasil pungut pajak daerah. Dalam kunjungan itu, Ketua Komisi I DPRD Buleleng meminta kepada BKD Buleleng untuk mengkaji lagi jumlah pegawai yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan anggaran daerah yang ada. “untuk meningkatkan hasil pajak, kita sangat mendukung apa yang menjadi masukan dari BKD Buleleng tentu kita juga harus lihat kemampuan keuangan daerah dan mengkaji lagi apa yang menjadi masukan BKD Buleleng”ujarnya.