Komisi IV DPRD Buleleng Tinjau SMP N 2 Singaraja

Mendengar aduan dari perwakilan orang tua siswa di SMPN 2 Singaraja terkait dengan pungutan perbaikan plapon sekolah yang mengalami kebocoran, Komisi IV DPRD Buleleng langsung mencari informasi dengan langsung berkunjung ke SMP N 2 Singaraja kamis (6/12). Diterima oleh Wakil Kepala Sekolah Gusti Nyoman Suweca diruang Kepala Sekolah. Menurutnya Gusti Nyoman Suweca terkait dengan adanya laporan ke DPRD tentang pungutan perbaikan plapon sekolah perlu diluruskan. Dari pihak sekolah sebelumnya sudah mengundang para wali murid untuk mensosialisasikan ruang sekolah yang bocor dan diperlukan dana untuk perbaikan. Dari hasil pertemuan itu wali murid setuju untuk memperbaiki dengan bentuk sumbangan sukarela. Ketika sekarang ada permasalahan seperti ini, kami pihak sekolah akan berkoordinasi dengan komite sekolah untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini secepatnya. Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Ir. Gede Wisnaya Wisna didampingi anggota Komisi IV Nyoman Gede Wandira Adi,ST menyatakan bahwa sekolah harus berhati-hati terkait pungutan maupun dana sukarela dari orangtua siswa. Mengingat sekolah-sekolah sudah di berikan dana bos untuk sekolah, jadi tidak alasan sekolah untuk memungut biaya kepada siswanya. Sebelumnya Komisi IV DPRD Buleleng mengadakan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Kabupaten Buleleng terkait dengan kesiapan pemerintah daerah untuk UHC JKN yang akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2019. Setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan mendapatkan kepastian terkait jumlah anggaran yang didapat dan mekanisme dalam pengurusan KIS, Komisi IV menanyakan kesiapan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng terkait pelaksanaan UHC JKN th 2019. Diterima oleh Kepala Dinas Sosial I Gede Sandiyasa,S.Sos.M.S.i beserta jajarannya dikantor Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Menurut Kadis Sosial I Gede Sandiyasa,S.Sos.M.S.i pelaksanaan UHC JKN ditahun 2019 akan berbeda dengan tahun sebelumnya, untuk itu kami dinas sosial akan sesegera mungkin berkoordinasi dengan Dinas Catatan Sipil dan BPJS untuk memastikan jumlah dan mekanisme yang akan dipakai untuk tahun 2019. Komisi IV meminta kepada dinas terkait untuk bisa bekerjasama sehingga nantinya masyarakat Buleleng bisa mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah.