KOMISI IV DPRD KABUPATEN BULELENG KEMBALI MENGGELAR RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN OPD MITRA KERJA TERKAIT PENYUSUNAN RKA –TA 2019
Singaraja,31 Oktober 2018
Dalam rangka pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019, Komisi IV DPRD Buleleng kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD mitra kerja terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2019, kali ini rapat deselenggarakan dengan Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Koni, BPJS Kesehatan, Dinas Kebudayaan serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Rapat berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD Buleleng yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV, IR. Gede Wisnaya Wisna didampingi anggotanya.
Sesuai dengan pemaparan dari masing-masing OPD seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng memiliki 18 Program dan 130 kegiatan dimana pagu anggaran sementara yang diberikan tahun 2019 sebesar 154 milyar lebih dari usulan sebelumnya sebesar 186 milyar isu strategis yang dapat disampaikan antaralain terkait masalah guru kontrak agar penghasilannya di upayakan sesuai dengan UMK, dan terkait dengan pengadaan sarpras terutama gedung SD yang rusak akibat terjadinya bencana alam dan penambahan RKB pada sejumlah SD dan SMP Di Kabupaten Buleleng sesuai dengan usulan dalam Musrenbang. Disnakertran menyampaikan terkait dengan rencana ketersediaan anggaran di tahun 2019 yang cendrung berkurang pihaknya akan berupaya meningkatkan PAD melalui sektor retribusi IMTA yang saat ini sudah mencapai 1,9 milyar rupiah lebih terkait dengan data jumlah penggangguran pihaknya kan melakukan langkah koordinasi dengan instansi lain sehingga data yang didapat lebih kongkrit. Dinas Kebudayaan akan berupaya berinovasi dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan program-program pelestarian kebudayaan dan penyelamatan cagar budaya yang ada di Kabupaten Buleleng, Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan usulan terkait dengan jaminan kesehatan untuk tenaga kebersihan tidak bisa di fasilitasi melalui PBI karena terkendala masalah regulasi namun demikian diharapkan pemerintah Daerah meningkatkan Upah mereka dengan harapan kenaikan upah tersebut di alokasikan untuk membayar iuran BPJS secara mandiri, mengingat para petugas kebersihan terebut sangat rentan akan tertular penyakit. Dari Koni diharapkan adanya jaminan asuransi kecelakaan saat bertanding dari pemerintah Daerah terkait para atlit yang mengikuti perlombaan di tingkat lokal. Serta BPJS kesehatan menyampaikan terkait dengan program rujukan online ( RUJOL ) pihaknya akan terus mengadakan penyempurnaan terutama dalam penyampaian imformasi kepada pasien dengan penyediaan SDM yang handal di bidangnya.
Menyikapi hal tersebut Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng berharap dengan rasionalisasi anggaran di masing-masing OPD tidak akan mempengaruhi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, serta Dewan akan senantiasa mengupayakan peningkatan pendapan Daerah dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada guna menunjang pembangunan di Kabupaten Buleleng.
