KOMISI-KOMISI DPRD BULELENG SAMPAIKAN HASIL RDP KE PANSUS LKPJ BUPATI TAHUN 2017

Setelah menggelar RDP disetiap Komisi-Komisi di DPRD Buleleng, Kamis (26/4) masing-masing Komisi menyampaikan hasil RDP ke Pansus LKPJ Bupati tahun 2017 di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng. Dipimpin oleh ketua Pansus Putu Mangku Mertayasa, SH.MH bersama anggota, Anggota masing-masing komisi  dan Team ahli DPRD Buleleng. Dalam rapat ini, Ketua Pansus Putu Mangku Mertayasa, SH.MH meminta masukan terkait hasil RDP dimasing-masing Komisi yang sudah dilakukan. Nantinya hasil dari rapat ini akan dijadikan rekomendasi pansus terhadap LKPJ Bupati Tahun 2017 yang dibacakan pada sidang paripurna istimewa tanggal 27 April 2018. Komisi I menjelaskan hasil RDP yang sudah dilakukan melalui Putu Tirtha Adnyana mengatakan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemkab Buleleng sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada beberapa kinerja yang harus ditingkatkan lagi. Kami menilai 13 kegiatan yang kemarin dibahas belum mencapai target yang ditetapkan. Setelah kami dalami alasan yang dipakai masih sama seperti tahun-tahun yang lalu. Semestinya dalam membuat program kerja harus didahului oleh adanya kajian atau perencanaan yang baik. Untuk itu sebagai catatan dari kami, kami berharap dianggaran tahun yang akan datang agar benar-benar melakukan perencaan dahulu dan tau arah dari program yang akan dijalankan. Selain masalah kinerja dalam pelaksanaan kegiatan, beberapa anggota DPRD juga mempertanyakan tentang jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Ir.Gede Wisnaya Wisna yang mengatakan bahwa permasalah klasik yang dihadapi masyarakat miskin saat sakit adalah tidak adanya dana untuk berobat. Saat ini pemerintah sudah mempunyai program KIS tetapi kenyataan dilapangan masih ada rmasyarakat yang benar-benar membutuhkan belum memiliki KIS sehingga saat berobat ke RSUD harus dikenakan biaya. Permasalahan ini sudah beberapa kali Komisi IV mengkomunikasikan dengan pihak yang terkait tetapi belum menemukan titik temu. Untuk itu Komisi IV berharap melalui rekomendasi nanti mendesak pemerintah daerah untuk membantu lewat dana talangan untuk masyarakat miskin yang belum memiliki KIS untuk mendapat bantuan dari dana talangan tersebut. Setelah mendengar masukan-masukan dari masing-masing Komisi, Putu Mangku Mertayasa,SH.MH mengatakan bahwa hari ini masing-masing komisi setelah mengadakan RDP kemarin menyampaikan laporan kepada pansus LPKJ Bupati th 2017 ada beberapa point yang menjadi titik berat yang pertama implementasi dan dan penerapan dari pada perda sehingga tidak terkesan tebang pilih. Yang kedua pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ada dikabupaten Buleleng diminta untuk OPD untuk melakukan cegah tangkal jangan sampai setelah ada  pelanggaran baru diadakan esekusi dan jangan sampai perda yang ada terkesan ompong. Dari segi kegiatan kerja, masih banyak program-program yang belum optimal yang disebabkan karena berbagai alasan sehinga program yang ada tidak berjalan dengan baik padahal dilain sisi pemkab Buleleng masih memerlukan banyak dana untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Maka dari itu, kami menghibau kepada seluruh OPD untuk benar-benar mencermati dalam pembuatan program kerja agar dana yang ada bisa dipakai maksimal untuk pembangunan di Kabupaten Buleleng.dd