TERKAIT DENGAN RKPD TAHUN 2019 KOMISI I DPRD BULELENG GELAR RAPAT DENGAN MITRA KOMISI

Singaraja, 14 Mei 2018
Guna menyerap informasi, dan usulan rencana kegiatan di masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng. Ketua Komisi I DPRD Buleleng Putu Mangku Mertayasa, SH. MH yang didampingi oleh anggotanya antara lain Wayan Teren SH dan Dewa Putu Tjakra SH, menggelar rapat dengar pendapat dengan BKPSDM, Satpol PP, Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng yang bertempat di Ruang Gabungan Komisi DPRD kabupaten Buleleng. Hadir dalam acara tersebut tim Ahli DPRD Kabupaten Buleleng beserta staf sekretariat DPRD Buleleng.
Kepala inspektorat Buleleng I Putu Yasa, mengatakan bahwa sebagai informasi kegiatan 2018 untuk posisi April kita sudah mencapai fisik 22,94% dan Realisasi keuangan per-30 April 2018 mencapai 21,67% sedangkan untuk program kerja di tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, Wayan Teren meminta agar setiap SKPD yang hadir pada hari ini akan lebih baik jika membawa perbandingan naskah antara tahun 2018 dengan naskah atau renja tahun 2019 agar mengetahui naiknya berapa?dan kira-kira naiknya kenapa termasuk jumlah pegawainya, Untuk di satuan polisi pamong kerja pagu tahun sebelumnya 6,628,955,560.00 dan di tahun 2019 direncanakan ditambah sejumlah 1.141.148.658.00. Kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Mangku Mertayasa menanyakan tentang penambahan anggaran pada program kegiatan penataan dan Inventarisasi asset barang milik daerah di Satuan Polisi Pamong Praja dan menanyakan masalah pembangunan di sebelah di timur SPBBU Dencarik yang katanya sudah diberhentikan sementara namun menurut kenytaan di lapangan pembangunan malah semakin lancar padahal lahan tersebut termaksud kawasan jalur hijau. Dewa Putu Cakra juga meminta data lengkap dari jumlah PNS 106 itu untuk memberikan data lengkap termasuk golongannya.Sesuai pemaparan dari Kepala Satpol PP Buleleng Ida Bagus Suadnyana, SH , M.Si terkait pembangunan di sebelah timur SPBBU Dencarik beliau sudah menindaklanjuti dengan tim terkait dan sudah berkordinasi dengan PPTSP Buleleng dan yang bersangkutan sudah mengajukan permohonan izin, dan jika PPTSP tidak memberikan izin sudah tentu kami akan menikdak tegas dengan SOP yang ada. Terkait dengan data golongan untuk PNS beliau akan menyusul mengirim data ke Komisi I secepatnya. Dari keterangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu I Putu Karuna, bahwa PPTSP memiliki 11 Program dengan 50 kegiatan dengan pagu yang diberikan tahun 2019 sebesar 5.815.704.810. dan sebetulnya menurut kebutuhan kami, ingin membangun gedung baru karena sekarang kami hanya mendapatkan pagu sekian sehingga kami tidak dapat membangun gedung. Padahal pembangunan gedung adalah merupakan target renaksi (rencana aksi pembrantasan korupsi). Ketua Komisi I juga memberikan aspresiasi kepada PPTSP kabupaten Buleleng karena pencapaian pendapatannya selalu di atas 100% bahkan tahun lalu mencapai angka 125%. Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng pagu tahun 2019 sebesar 14.697.605.015. terkait dengan pelayanan di Capil kami juga melayani jemput bola perekaman, cetak E-KTP, sampai ke desa-desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Yang sudah barang tentu akan memakai tenaga yang tidak sedikit apalagi tahun ini ada pegawai PNS yang akan pensiun. Sementara kami sudah mengusulkan untuk penambahan PNS. Mangku Mertayasa meminta kepada dinas Capil untuk membuat kajian analisa kebutuhan pegawai, sepanjang itu kebutuhan dan bukan keinginan Komisi I DPRD Buleleng sudah barang tentu akan mendukungnya. Sedangkan dari kepala BKPSDM I Gede Wisnawa, SH mengungkapkan pada tahun 2019 Belanja tidak langsung sejumlah 5.520.572.200 dan belanja langsung 10.516.841.742. tahun 2017 ada jabatan-jabatan yang sudah kosong dan sesuai dengan catatannya sampai tahun 2019 ada 7 kepala dinas yang akan pensiun khusus bulan sudah ada 1 jabatan yang sudah kosong dan sekarang sudah proses lelang jabatan sampai ditutup tanggal 21 Mei 2018 sudah kami umumkan melalui media cetak, elektronik bahkan media social dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan diantaranya peserta seleksi golongannya harus setara dengan kabag atau sekretaris dan camat Eselon IIIa. Putu Mangku Mertayasa, SH, MH meminta agar SKPD memprogramkan kunjungan kerja/studi banding selalu berkordinasi dengan DPRD bisa menjadikan sebuah refrensi di dalam penyamaan persepsi dalam mengambil sebuah arah kebijakan.
Selanjutnya Komisi I DPRD kabupaten Buleleng sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan kembali menggelar RDP dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , Badan Kesbangpol, Dinas Perkimta ( bidang pertanahan), BKD ( Bidang asset), Dinas Kominfo, Para camat se-kab. Buleleng dan Bagian Umum , Bagian Humas dan Protokol , Bagian Hukum , Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng terkait RKPD tahun 2019 di Ruang Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Buleleng. Yang dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng I Putu Mangku Mertayasa, SH.MH didampingi para anggotanya.PMB