SINGARAJA, Humas DPRD Buleleng

Gabungan Komisi DPRD kabupaten Buleleng bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mengadakan rapat pembahasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang digelar secara daring di Ruang Rapat gabungan Komisi, Gedung DPRD Kabupaten Buleleng. Senin (26/7).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Susila Umbara, SH., dan hadiri oleh Ketua Ketua DPRD kabupaten Buleleng Gede Supriatna, SH beserta Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD kabupaten Buleleng, Sedangkan dari Pemerintah Daerah hadir Sekda Buleleng Drs. Gede Suyasa, S. Pd., sedangkan untuk anggta DRPD Buleleng serta SKPD terkait mengikuti secara daring.

Dalam rapat tersebut, dewan Buleleng mempertanyakan mengenai standarisasi pemberian bantuan terhadap warga yang di kategorikan sebagai warga miskin. Menurut Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara, dirinya menyampaikan bahwa di masa pandemic seperti saat ini, dimana seluruh sektor terutama ekonomi terkena dampak yang sangat besar. Dirinya menyampaikan bahwa saat ini masih belum ada indikator dalam Data DTKS bagi warga yang terdampak pandemi. Sedangkan, bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang berasal dari APBD datanya berasal dari DTKS. Namun berdasarkan kejadian di lapangan, banyak warga yang memang sebelumnya mampu, baik dari pekerja maupun pengusaha yang sekarang terdampak pandemi mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis. Untuk itu dewan Buleleng berharap agar nantinya dapat menemukan jalan keluar bagi warga terdampak dan memungkinkan untuk memberikan tambahan indikator-indikator lain pada DTKS agar pemberian bantuan dapat merata.

“Seperti kita ketahui pandemi ini memberikan dampak yang sangat besar pada masyarakat terutama di sektor ekonomi, yang dulunya bekerja banyak yang di PHK, begitu juga yang memiliki usaha saat ini macet total sehingga tidak ada pemasukan” ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh Sekda Buleleng Drs. Gede Suyasa, SH. Dirinya mengiyakan apabila saat ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah lewat APBD berdasakan data DTKS. Dirinya juga mengharapkan agar data dari DTKS dan data yang ada di lapangan bisa padukan.

“Sampai saat ini memang data DTKS dan data yang terjadi di lapangan belum sinkron, mungkin nanti dari DPRD melalui komisi terkait bisa memberikan usulan agar ada tambahan-tambahan indikator untuk warga lain yang terkena dampak pandemi untuk bisa menerima bantuan”Ujarnya.