DPRD Buleleng Gelar Rapat Paripurna Panyampaian Jawaban Bupati Atas Pemandanganan Umum Fraksi-Fraksi Tentang Ranperda Perubahan APBD TA 2025

Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati

SINGARAJA, Humas DPRD Buleleng

Setelah kemarin (4/8)  Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Buleleng menyampaikan pemandangan umum Fraksi terhadap Ranperda  tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, hari ini, Selasa (5/8), DPRD Buleleng menggelar rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi diruang sidang DPRD Buleleng.

Rapat Paripurna di Pimpin oleh Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom yang turut dihadiri Wakil Bupati Buleleng, Wakil Ketua DPRD Buleleng, Anggota DPRD Buleleng, Sekda Buleleng, Asisten Setda Buleleng, Pimpinan OPD se-Kabupaten Buleleng serta tamu undangan lainnya.

Bupati Buleleng yang diwakili Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, SH menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Anggota Dewan yang tergabung dalam Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Buleleng, atas persetujuannya untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada agenda rapat/sidang Dewan selanjutnya.

Menjawab berbagai masukan, usul dan saran dari para Anggota DPRD yang tergabung dalam Fraksi-Fraksi, pada dasarnya Bupati Buleleng memiliki pandangan yang sama dengan dengan DPRD Buleleng, yakni guna menyempurnakan Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi lebih sempurna dalam upaya peningkatan dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Daerah, adapun jawaban Bupati Buleleng terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Buleleng yang disampaikan pada Rapat sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

Pertama pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan serta Fraksi Partai NasDem. Menanggapi pertanyaan terkait penurunan pendapatan daerah, kami jelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh keputusan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyesuaikan alokasi transfer ke daerah dan melakukan pemotongan DAU terhadap daerah yang masih memiliki sisa DAK non-fisik.

Adapun penurunan tersebut meliputi DAU Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp15,4 miliar, DAK Fisik Irigasi sebesar Rp 9,7 miliar dan DAU reguler sebesar Rp343 juta.

Selain itu, kami sepakat dengan usulan agar tambahan alokasi belanja diarahkan pada program yang benar-benar prioritas, produktif, menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin, serta memenuhi belanja wajib dan perlindungan sosial. Ini akan kami fokuskan untuk direalisasikan secara efektif dalam sisa waktu 3 bulan ke depan.

Kami pastikan seluruh program dan belanja daerah tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku dan berpihak kepada masyarakat.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi atas masukan Fraksi Partai Golkar dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pertama, kami sependapat bahwa ketahanan pangan harus menjadi prioritas. Di Kabupaten Buleleng, hal ini memang menjadi fokus utama kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami akan mengkaji kembali prioritas anggaran untuk memperkuat sektor ini.

Kedua, terkait peran BUMD sebagai pilar Pendapatan Asli Daerah dan penyedia layanan publik, kami terus berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola BUMD, baik dari sisi SDM maupun permodalan. Harapannya, BUMD dapat berkontribusi lebih besar melalui dividen dan pelayanan yang optimal.

Ketiga, khusus untuk PD Swatantra, saat ini sudah terjalin koordinasi dengan Dinas Pertanian, termasuk pembinaan petani, pembelian hasil produksi, dan pemanfaatan lahan produktif. Kami akan terus dorong kolaborasi ini agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih atas masukan Fraksi Gerindra. Terkait digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui BPKPD telah mengembangkan sistem berbasis 3D, yaitu Digital System, Digital Payment, dan Digital Information. Aplikasi seperti Smartgove, Sireko, e-Ticketing, hingga pembayaran melalui QRIS, BUMDes, dan platform digital lainnya telah kami implementasikan untuk memudahkan wajib pajak.

Kedua, mengenai kenaikan belanja modal hampir 60%, ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Kenaikan belanja terbesar diarahkan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, peralatan, serta fasilitas pertanian dan gedung pelayanan.

Ketiga, terkait penurunan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal, kami klarifikasi bahwa penundaan penambahan modal sebesar Rp30 miliar ke BPD Bali dilakukan karena total penyertaan modal telah melebihi batas yang ditetapkan dalam Perda. Saat ini, perubahan Perda penyertaan modal sudah ditetapkan pada 1 Juli 2025 dan akan menjadi dasar pelaksanaan selanjutnya.

Terakhir, kami menyampaikan apresiasi atas saran Fraksi Demokrat–PKB yang mendorong penguatan reformasi birokrasi. Pemerintah Daerah terus berkomitmen meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik, dengan memperkuat manajemen keuangan daerah dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah secara realistis dan tepat sasaran.

Kedua, kami sependapat bahwa perubahan APBD harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Beberapa fokus kami termasuk pengurangan angka kemiskinan, pencegahan putus sekolah, serta peningkatan infrastruktur di Kecamatan dan Desa. Untuk jembatan penghubung Desa Nagasepaha dan Petandakan, akan dilakukan pemeliharaan rutin terlebih dahulu, dan akan kami usulkan penanganan permanennya dalam APBD Induk Tahun 2026.

Ketiga, kami mengapresiasi perhatian terhadap pelaku usaha kecil, khususnya pedagang kaki lima. Melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, kami telah melakukan pembinaan, termasuk pelatihan sanitasi dan penyajian makanan, bekerja sama dengan ICA. Selain itu, kami juga membuka akses KUR (Kredit Usaha Rakyat) bagi UMKM dengan pendampingan oleh PLUT.

Usai menerima jawaban Bupati, Ketua DPRD Ketut Ngurah Arya, selaku pimpinan rapat mengucapkan terima kasih dan penghargaanya kepada Bupati melalui Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna, SH.

“hari ini kita sudah menerima jawaban Bupati Buleleng atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Buleleng  tahun 2025 dengan baik dan lancar, atas nama lembaga DPRD saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingi tinginya kepada saudara Bupati, rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD serta undangan dan hadirin yang hadir dalam rapat Paripurna hari ini,” kata Ngurah Arya.

Ditambahkannya, sesuai dengan mekanisme pembahasan Ranperda, setelah menerima jawaban Bupati pada hari ini maka rancangan Perubahan APBD TA. 2025 ini akan diserahkan kepada Badan Anggaran DPRD dalam rapat selanjutnya dan  dipelajari kembali secara mendalam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.