DPRD Harapkan Ada Formulasi Khusus Terkait Rekrutmen Tenaga CASN Di Lingkungan Pemkab Buleleng

Penyerahan Nota Kesepakatan

BULELENG, Humas DPRD Buleleng

Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom., menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Pusat khususnya Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk mencarikan formulasi guna menjawab kebutuhan guru di Kabupaten Buleleng dapat diatasi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Ngurah Arya, usai menerima audensi dari  Aliansi Guru Honorer lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, Kamis, (3/7/2025), di Ruang Gabungan Komisi Gedung Dewan Buleleng.

Lebih lanjut disampaikan terkait dengan permasalahan yang dihadapi puluhan tenaga pendidik di Kabupaten Buleleleng dengan status Guru Honorer kedepan Pemerintah Daerah akan terus mengupayakan agar adanya kebijakan dari kementrian untuk membuat sekema prioritas yang bisa mengakomodir kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Buleleng dan sekaligus dapat meningkatakan pendapatan bagi para pendidik yang telah mendedikasikan dirinya demi kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Buleleng.

Terkait hal tersebut pihaknya akan segera melakukan langkah-langkah koordinasi baik dengan instansi terkait maupun dengan pemerintah pusat melaui kementrian terkait, sehingga apa yang diharapkan oleh semua pihak dapat segera diakomodir dengan baik.

Sementara itu kedatangan puluhan guru honorer lingkup pemerintah kabupaten buleleng ke gedung Dewan Buleleng untuk melaksanakan audensi untuk mendapatkan Informasi, petunjuk serta arahan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng dan DPRD, serta berharap permasalahan dan kelanjutan dari status mereka saat ini agar diperhatikan, adapun beberapa poin yang merupakan aspirasi dari para guru honorer tersebut antara lain : terkait dengan Guru Honorer yang sudah masuk kedalam Dapodik dengan masa kerja 1 hingga 2 tahun serta tenaga pendidik pada sekolah swasta dengan masa kerja lebih dari 10 tahun ketika pindah ke Sekolah Negeri masa kerjanya tidak di hitung sehingga sampai saat ini belum bisa mengikuti seleksi dalam penerimaan P3K.

Selanjutnya permasalahan lain juga disampaikan terkait dengan adanya beberapa tenaga guru honorer yang sudah lulus  PPG dan yang sudah mempunyai sertifikat pendidik, tunjangan sertifikasinya belum dapat dibayarkan karena terkendala regulasi, serta permasalahan berikutnya yakni terkait dengan adanya efisiensi anggran hingga 20% untuk pendapatan guru honorer melaui dana BOSP yang akan diberlakukan pada bulan ini dirasa akan sangat berdampak bagi pendapatan mereka.”kami hanya berharap ada kejelasan atas status kami, itu poin utama kami, dan kami berharap pemerintah dapat memperhatikan permasalahan kami” ucap  Ketut Ardika Sebagi perwakilan guru honorer yang datang ke gedung dewan.

Turut hadir dalam diskusi tersbut, Pimpinan dan anggota DPRD, Dinas Pendidkan, BKPSDM Kabupaten Buleleng, Tim Ahli serta undangan lainnya.