Komisi II DPRD Buleleng Matangkan Pembahasan KUA-PPAS Tahun 2026 Bersama OPD Mitra
Situasi saat rapat Komisi II bersama OPD mitra kerja
SINGARAJA, Humas DPRD Buleleng
Senin (25/8), Dalam rangka mengawal perencanaan anggaran daerah agar sejalan dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng serta menjawab kebutuhan riil masyarakat, Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng melaksanakan rangkaian rapat kerja intensif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja.
OPD yang hadir dalam rapat kerja tersebut meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UKM, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Rangkaian rapat digelar di Ruang Rapat Komisi II DPRD Buleleng dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, I Wayan Masdana, serta dihadiri anggota komisi, tim ahli, dan jajaran pimpinan OPD terkait.
Sorotan Pembahasan Bersama OPD Mitra
Dalam sesi bersama Dinas Perhubungan, Komisi II menekankan pentingnya peningkatan konektivitas antarwilayah untuk mendukung sektor ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Fokus anggaran 2026 diarahkan pada pemeliharaan terminal dan pelabuhan, pengembangan transportasi publik berbasis kebutuhan masyarakat, serta penertiban parkir dan penguatan pengawasan lalu lintas. Komisi II juga mendorong Dishub untuk mengoptimalkan potensi PAD dari retribusi sektor transportasi serta membangun kemitraan dengan pihak swasta dalam pengembangan transportasi yang ramah lingkungan.
Bersama Dinas Pariwisata, pembahasan difokuskan pada pengembangan destinasi wisata berbasis budaya dan alam, revitalisasi infrastruktur, penguatan promosi digital, serta peningkatan kapasitas SDM pariwisata. Komisi II memberikan catatan agar program pariwisata tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, namun menyentuh potensi wisata baru hingga ke desa-desa. Ketua Komisi II menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan destinasi wisata agar dampaknya dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Sementara itu, Dinas Pertanian mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp32,96 miliar untuk tahun 2026. Program prioritas meliputi penguatan sarana dan prasarana pertanian, penyuluhan, serta pengendalian penyakit ternak. Komisi II secara khusus menyoroti pentingnya revitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Panji Anom serta rencana pembangunan RPH baru agar dapat dianggarkan secara serius dan berkelanjutan.
Dalam pembahasan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), dipaparkan program prioritas seperti penguatan diversifikasi pangan, pengawasan keamanan pangan, serta dukungan terhadap nelayan dan pembudidaya ikan. Dengan total pagu lebih dari Rp15,5 miliar, Komisi II menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan program, terutama mengingat DKPP akan digabungkan dengan Dinas Pertanian dalam struktur kelembagaan yang baru.
Adapun Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM menyampaikan rencana pagu KUA-PPAS 2026 yang relatif terbatas dibanding proyeksi dalam dokumen RPJMD. Komisi II menyoroti ketidaksesuaian ini dan meminta klarifikasi apakah RPJMD telah disesuaikan dengan kondisi fiskal terkini. Selain itu, Komisi II mendorong agar program stabilisasi harga kebutuhan pokok, perlindungan konsumen, dan promosi produk lokal dapat diperkuat, termasuk akomodasi terhadap aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Ketua Komisi II menegaskan bahwa DPRD memiliki komitmen kuat untuk memastikan arah kebijakan anggaran tidak semata teknokratis, namun menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di lapisan bawah.
“Komisi II akan terus mengawal agar setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Buleleng, terutama di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan transportasi,” tutup Wayan Masdana.
