Ketua DPRD Buleleng Mendukung Revitalisasi Titik Nol Singaraja sebagai Penguatan Kawasan Heritage

Ketua DPRD Saat Podcast di Ruang Kerja

SINGARAJA, Humas DPRD Buleleng

Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, S.M., menegaskan komitmennya dalam mengawal berbagai program pembangunan strategis di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut disampaikan dalam Podcast NGOPI – “Ngobrol Asyik Topik Terkini” dengan tema “Titik Nol Singaraja: Antara Kebutuhan dan Penguatan Kawasan Heritage Jantung Kota Singaraja” yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD, Minggu (7/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ngurah Arya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng akan melakukan revitalisasi kawasan Titik Nol Singaraja sebagai upaya strategis memperkuat identitas heritage kota dan meningkatkan fungsi pusat kota. Penataan kawasan akan berfokus pada pembenahan area sekitar Patung Singa Ambara Raja serta bangunan pemerintahan peninggalan Belanda agar menjadi lebih ramah publik, nyaman, dan memiliki karakter sejarah yang kuat. Revitalisasi akan meliputi pemindahan utilitas ke bawah tanah, pelebaran pedestrian, penataan ruang terbuka hijau, dan konsolidasi infrastruktur pendukung kawasan.

Program ini ditargetkan mulai dikerjakan awal 2026, setelah proses lelang yang direncanakan selesai pada akhir 2025. Ngurah Arya menegaskan bahwa seluruh kebutuhan anggaran revitalisasi telah dibahas dan ditetapkan dalam RAPBD Tahun 2026.

Melalui Komisi II DPRD Buleleng yang membidangi pembangunan daerah, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat agar pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai rencana.

“Melalui fungsi legislasi dan pengawasan, DPRD Buleleng mendukung upaya revitalisasi kawasan heritage Singaraja, sehingga kawasan ini dapat kembali hidup sebagai pusat aktivitas sejarah, budaya, dan ekonomi,” ujarnya.

Selain isu revitalisasi Titik Nol, Ketua DPRD Buleleng juga menyinggung beberapa program prioritas pembangunan tahun anggaran 2026, di antaranya revitalisasi serta penambahan bangunan RSUD Buleleng dan alat kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 200 miliar, peningkatan infrastruktur jalan, serta program sosial untuk memperkuat pelayanan masyarakat.