Bahas LKPJ, Dewan Buleleng Soroti Akurasi Data Dan Pemerataan Perbaikan Jalan

Komisi II DPRD Buleleng Bahas LKPJ, Soroti Akurasi Data Dan Pemerataan Perbaikan Jalan

SINGARAJA, Humas DPRD Buleleng

Guna menindak lanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) Bupati Buleleng tahun anggaran 2025,DPRD Buleleng Melaui Komisi II melaksanakan rapat kerja bersama sejumlah instasi teknis yang menjadi mitra komisi II pada Senin, (20/4) di Ruang Komisi II Gedung Dewan Buleleng.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi II, Wayan Masdana, S.E dengan agenda utama yakni dalam rangka mengevaluasi capian kinerja Pemerintah daerah di tahun 2025, serta merumuskan rekomendasi strategis dalam rangka pelaksanaan kinerja perangkat daerah pada tahun berikutnya.

Dalam rapat kali ini, Komisi II secara khusus mengundang Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum,Penata Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPERKIM), serta Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan,dan Perikanan Kabupaten Buleleng.

Dalam diskusi yang berkembang secara spesipik komisi II menyoroti tentang kondisi infrastuktur jalan diwilayah Kabupaten Buleleng,berdasarkan data yang disampaikan, tercatat masih terdapat sekitar 275 Km jalan di Buleleng yang masih memerlukan penaganan baik dalam kategori berat maupun ringan.

Ketua Komisi, Wayan Masdana meminta agar Dinas PUPRPERKIM melakukan inovasi terkait upaya perbaikan ditengah kondisi fiskal daerah yang masih dalam kondisi belum optimal ” dengan kebijakan fiskal daerah saat ini kami menyampaikan ke dinas terkait untuk memperbanyak program-program pemeliharaan rutin, hal ini penting agar kerusakan-kerusakan dengan kategori ringan tidak berkembang menjadi kerusakan berat sehingga membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar” Ujarnya.

Disamping hal tersebut, Komisi II juga mendorong agar perbaikan jalan tersebut dilakukan dengan prinsif berkeadilan diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng dengan tetap menekankan sekala prioritas terutama pada jalur penghubung antar desa dan jalur yang memiliki potensi ekonomi dan pertanian, termasuk jalan perkotaan seperti pada ruas jalan Patimura Kelurahan Kampung Bugis yang tahun ini segera memasuki proses tender dengan estimasi anggaran sebesar Rp. 1, 5 Miliar.

Selain masalah infrastruktur, dalam Rapat, Komisi II juga menyoroti terkait dengan data yang lebih akurat dan real time, khususnya terkait data rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai dasar acuan terhadap program bantuan secara tebat sasaran.selain itu  strategi pengelolaan sampah yang lebih revolusioner dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja disetiap TPS3R ditingkat desa.

Dari sektor pertanian, Komisi II juga menyoroti terkait dengan optimlisasi aset lahan pada balai Penyuluh Pertanian (BPP) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping itu juga terhadap program -program penguatan dan pendampingan petani sehingga produk lokal pertanian dapat terserap secara optimal oleh pasar modern serta sebagai penunjang sektor kepariwisataan di Kabupaten Buleleng.

Dari hasil pembahasan ini akan dijadikan pertimbangan dalam pembahasan LKPJ selanjutnya pada agenda rapat pimpinan dan Anggota DPRD dengan agenda perumusan draf rancangan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2025,  sehingga dapat dijadikan landasan bagi pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas layanan publik serta percepatan pembangunan di Kabupaten Buleleng.