Banggar DPRD Buleleng Bahas Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, Komisi-Komisi Sampaikan Catatan Strategis
Rapat Banggar bersama Komisi DPRD BulelengSINGARAJA, Humas DPRD Buleleng
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat bersama seluruh Komisi DPRD dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom, didampingi Wakil Ketua DPRD serta anggota dari Komisi I hingga Komisi IV, berlangsung di ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Senin (1/9).
Dalam rapat tersebut, masing-masing Komisi menyampaikan hasil rapat kerja bersama SKPD dan BUMD terkait, sebagai bentuk pengawasan dan penajaman program kerja pemerintah daerah sesuai dengan skala prioritas pembangunan Buleleng tahun 2026.
Komisi I melalui juru bicaranya I Gede Odhy Busana, SH menyoroti Belanja ASN dan Percepatan RDTR, Komisi I menekankan pentingnya penyesuaian alokasi belanja pegawai, khususnya untuk ASN dan tenaga P3K, agar tetap proporsional dengan kemampuan fiskal daerah. Komisi I juga mendorong penguatan peran Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal, serta Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan ketertiban umum. Dalam aspek perizinan, Komisi I meminta percepatan penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai kecamatan sebagai landasan pengambilan keputusan perizinan usaha berbasis OSS-RBA.
Melalui Ketua Komisi II, Wayan Masdana menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian pembangunan RSUD Pratama Tangguwisia dan revitalisasi RSUD Buleleng demi peningkatan layanan kesehatan. Di sektor perekonomian, Komisi II menekankan perlunya dukungan terhadap petani dan nelayan melalui bantuan sarana produksi, bibit, alat tangkap, serta pelatihan. Program padat karya juga dinilai strategis untuk menyerap tenaga kerja, disertai penataan pasar tradisional, pembangunan PJU, drainase, serta penguatan destinasi wisata berbasis desa.
Selanjutnya Ketua Komisi III Ketut Susila Umbara, SH memberikan perhatian pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 yang mencapai Rp 760,94 miliar. Untuk merealisasikannya, diperlukan basis data yang akurat, evaluasi regulasi perpajakan, dan optimalisasi sistem digitalisasi pemungutan. Komisi III juga meminta peningkatan peran BUMD seperti PDAM dan Perusda dalam mendukung PAD, serta menyoroti pentingnya penataan titik reklame dan pengelolaan pajak galian C.
Ketua Komisi IV Nyoman Sukarmen menyampaikan keprihatinannya atas penurunan anggaran Dinas Kesehatan sebesar 3,11% dibanding tahun sebelumnya, yang dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta penguatan Posyandu. Komisi IV juga menekankan pentingnya pengawalan program Buleleng Emergency Service (BES), khususnya pengadaan ambulance gratis beserta sopir dan sarana pendukung. Di sektor ketenagakerjaan, Komisi IV meminta peningkatan anggaran pelatihan tenaga kerja untuk mendukung target penurunan angka pengangguran terbuka sebesar 1,90%. Turunnya anggaran Dinas Tenaga Kerja dinilai tidak sejalan dengan target tersebut. Program transmigrasi dan pengendalian penduduk juga diharapkan dioptimalkan, termasuk peningkatan anggaran DP2KBP3A. Dalam aspek lingkungan, target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2026 sebesar 75,65 harus diimbangi dengan anggaran yang memadai. Komisi IV meminta pengkajian ulang terhadap plafon anggaran Dinas Lingkungan Hidup yang mengalami penurunan.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom, menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan anggaran dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
“DPRD akan terus mengawal agar program prioritas benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan berdampak langsung terhadap pembangunan daerah,” tegasnya
