Cek Realisasi Dana BKK 2024, Komisi II Kunja Ke Camat Kubutambahan

Komisi II DPRD Buleleng Kunja ke Camat Kubutambahan

SINGARAJA, Humas DPRD Buleleng

Ketua dan Anggota Komisi II DPRD Buleleng, Senin tanggal 3 Maret 2025 melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Camat Kubutambahan sebagai bentuk pengawasan terkait dengan alokasi dana BKK Kabupaten Badung tahun Anggaran 2024. Rombongan diterima langsung oleh Camat Kubutambahan I Nyoman Arya Lanang Subahagia Putra, S.STP diruang kerja Camat.

Ketua Komisi II Wayan Masdana didampingi anggota Ni Made Lilik Nurmiasih,SE., Dra. M. Putri Nareni dan Ketut Jana Yasa,S.H. serta Tim Ahli DPRD Buleleng menyampaikan bahwa saat ini komisi II DPRD Buleleng mengadakan pengawasan terkait realisasi dana BKK Tahun Anggaran 2024. Dari data yang terdapat di Kecamatan Kubutambahan, seluruhnya (100%) sudah mengamprah dana BKK dengan besaran maksimal 30% dari usulan pada proposal. Berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi tim Kecamatan Kubutambahan pada hari Kamis, 13 Februari 2025, terdapat 1 desa, yaitu Desa Tunjung yang belum merealisasikan rencana kegiatannya (progress 0%) dengan alasan karena kendala cuaca/hujan. Terkait dengan hal ini, Komisi II meminta kepada Camat Kubutambahan untuk terus memonitoring realiasi desa yang mendapatkan dana BKK sehingga progres pengerjaan sesuai dengan yang direncanakan.

“Dari hasil koordinasi dengan Camat Kubutambahan, progres pengerjaan dana BKK dari Pemerintah Kabupaten Badung ada beberapa desa yang tidak bisa terealisasi dan ada yang baru di amprah.  Alasanya karena waktu turunya BKK sangat mepet sehingga ada desa yang tidak berani memasang kegiatan lebih awal” tambahnya.

Wayan Masdana juga menambahkan Komisi II juga akan terus memonitoring bantuan BKK kemasing-masing desa agar apa yang menjadi tujuan dari pemberian dana BKK terealisasi, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Camat Kubutambahan ditemui usai pertemuan menyampaikan bahwa dana BKK yang turun di wilayah Kecamatan Kubutambahan saat ini  sudah berjalan dan sesuai dengan peruntukan. Terkait dengan adanya beberapa desa yang belum bisa melaksanakan seperti di Desa Tunjung yang belum merealisasikan rencana kegiatannya (progress 0%) dengan alasan karena kendala cuaca/hujan dan rencana pembangunan kios BUMDesa serta pembangunan hangar dan kantor unit usaha Tambaning di Desa Tamblang, dan rehabilitasi/peningkatan Gedung Kantor Perbekel Bulian belum terlaksana karena terkendala status lahan.

“Terkait dengan realisasi dana BKK Kabupaten Badung, Kami Pemerintah Kecamatan terus berkoordinasi dengan desa terkait dan Dinas PMD Kabupaten Buleleng untuk memastikan semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan” tegasnya.

Selanjutnya, Komisi II DPRD Buleleng akan melanjutkan pengawasan di delapan Kecamatan sesuai dengan jadwal yang  sudah dibuat.