SINGARAJA, Humas DPRD Buleleng

Senin, 9 Agustus 2021 Pimpinan, Ketua Komisi, Badan Anggaran DPRD dan Tim Ahli DPRD Buleleng mengadakan rapat internal terkait dengan Pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2022 diruang gabungan Komisi DPRD Buleleng. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna,SH.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Buleleng menyoroti tentang kenaikan pada anggaran RSUD Kabupaten Buleleng sebesar 24,% pada tahun 2022. Menurutnya, kenaikan pada RSUD Buleleng memang memungkinkan akan tetapi harus jelas peruntukannya langsung dirasakan oleh masyarakat. Seperti dalam kenaikan ini apa sudah mencantumkan jaringan kesehatan masyarakat kurang mampu yang tidak terdaftar dalam jaringan kesehatan pemerintah. Kami berharap, dalam rancangan KUA PPAS untuk tahun 2022 dalam bidang kesehatan terutama di RSUD Buleleng bisa memasang anggaran kesehatan buat masyarakat kurang mampu. Program ini sangat diperlukan agar nantinya masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan tidak memiliki fasilitas kesehatan bisa berobat ke RSUD tanpa harus membayar dan dana yang digunakan dari program cadangan kesehatan masyarakat kurang mampu tersebut.

“dari dulu kita sudah meminta pada pemerintah kabupaten untuk membuatkan program penyediaan dana bagi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki fasilitas kesehatan ataupun manakala fasilitas kesehatan yang ada bermasalah, bisa menggunakan dana persediaan ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan” ujarnya.

Selain itu, dalam pembahasan internal ini juga merumuskan program-program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian untuk tahun 2022 seperti memperdayakan disektor pertanian, pariwisata dan lainnya.

Seperti halnya pada Komisi 1 melalui Ketua Komisi I Gede Odhy Busana,SH meminta kepada pemerintah Kabupaten Buleleng untuk bisa memaksimalkan cakupan pelayanan internet di Kabupaten Buleleng sehingga masyarakat buleleng bisa semua menikmati internet dengan baik dan bisa menggerakan perekonomian dari desa secara online.

Komisi II yang diwakilkan oleh Ketut Wirsana,SH mendorong kepada pemerintah daerah untuk memprioritaskan program ketahanan pangan dengan menambah anggaran untuk program tersebut. Harapannya, dengan adanya penambahan anggaran pada program ketahanan pangan bisa meningkatkan gairah pertanian di tingkat petani sehingga diharapkan para petani bisa sejahtera dan ketersediaan pangan di Kabupaten Buleleng bisa tercukupi.

Luh Marleni Ketua Komisi III meminta pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi pajak yang bisa di gali untuk penambahan APBD pada tahun 2022. Apabila nantinya bisa maksimal dalam penambahan PAD Kabupaten Buleleng akan lebih banyak program yang bisa dibuat untuk masyarakat Buleleng.

Putu Swastika juru bicara Komisi IV, dalam rancangan anggaran tahun 2022 kenaikan anggaran di RSUD Buleleng sangat signifikan sebesar 24% dari tahun sebelumnya. Menurut komisi IV, perlunya ada penjelasan terkait dengan anggaran yang dicantumkan dalam KUS dan PPAS tahun 2022. Jangan sampai anggaranya naik tetapi ada masyakat miskin yang meninggal masih dikenakan biaya pengangkutan jenazah.