Komisi II DPRD Buleleng Gelar Rapat Dengan OPD Mitra Kerja, Bahas Program pada APBD 2026, Soroti Penurunan Dana BKK Badung

Rapat Komisi II Bersama OPD terkait

Singaraja, Humas DPRD Buleleng

Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat dengar pendapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja komisi untuk membahas rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai bagian dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026, Senin (17/11/2025).

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Buleleng tersebut, pembahasan difokuskan pada kesiapan program prioritas masing-masing OPD serta penyesuaian anggaran akibat adanya perubahan struktur pendanaan, khususnya terkait dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kabupaten Badung.

Ketua Komisi II Wayan Masdana, SE.,  menyampaikan bahwa pembahasan ini penting untuk memastikan setiap program di tahun 2026 tersusun secara realistis, efektif, dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh perencanaan program OPD dilakukan secara matang dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam kondisi fiskal yang mengalami penyesuaian,” ujarnya.

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah penurunan dana BKK dari Kabupaten Badung yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi Buleleng. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buleleng Putu Adipta Eka Putra, dalam paparannya menjelaskan bahwa ada rasionalisasi alokasi BKK yang menyebabkan penurunan jumlah dana yang diterima pada tahun anggaran mendatang.

Beliau menegaskan bahwa kondisi ini berdampak langsung pada rencana pembangunan infrastruktur, sehingga diperlukan peninjauan ulang terhadap sejumlah program fisik agar tetap berjalan dengan skala prioritas yang tepat. “Dengan adanya penurunan BKK, kami harus melakukan rasionalisasi dan menyesuaikan kembali program kerja, terutama pembangunan infrastruktur yang selama ini banyak ditopang oleh dana tersebut,” jelasnya.

Komisi II meminta OPD mitra untuk melakukan pemetaan kembali kebutuhan program dengan mempertimbangkan urgensi, manfaat, serta kesiapan teknis. Rekomendasi penajaman program diharapkan dapat memperkuat efektivitas penggunaan anggaran serta menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Buleleng meskipun terjadi penurunan dukungan dana dari luar daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Gede Putra Aryana, menegaskan bahwa program optimalisasi penanganan sampah menjadi salah satu prioritas utama pada tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, pemilahan dari sumber, hingga penguatan sarana prasarana persampahan akan menjadi fokus agar pelayanan kebersihan dapat lebih optimal dan berkelanjutan. “Penanganan sampah harus terus kami tingkatkan, karena ini menyangkut langsung kenyamanan masyarakat dan kualitas lingkungan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng memaparkan rencana program yang akan dilaksanakan dengan dukungan anggaran APBD 2026 mendatang. Dishub berupaya melakukan revitalisasi beberapa terminal yang ada di Kabupaten Buleleng, yaitu Terminal Sangket, Terminal Seririt, serta terminal bongkar muat barang sebagai langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, Dishub juga merencanakan penambahan lampu penerangan jalan pada sejumlah titik strategis di Kota Singaraja untuk menunjang keselamatan serta memperbaiki kualitas infrastruktur transportasi perkotaan. Seperti yang disampaikan Kadishub, Gede Gunawan AP

Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa setiap OPD akan melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan sebelum pembahasan lanjutan bersama Gabungan Komisi dan Pemerintah Daerah, Komisi II juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyusunan APBD 2026 agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah secara efektif serta berkelanjutan.