Banggar DPRD Buleleng Fokuskan Pembenahan BUMD

Wakil Ketua DPRD Putri Nareni saat memimpin rapat 

Singaraja, Humas DPRD Buleleng

Rapat lanjutan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng dengan TAPD dan Inspektorat DPRD Buleleng untuk membahas Laporan Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan  Program, strategi dan inovasi untuk meningkatkan kinerja BUMD Kabupaten Buleleng.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng Dra. Made Putri Nareni yang turut dihadiri oleh anggota Banggar DPRD Buleleng serta hadir dari Eksekutif Asisten III Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si beserta tim TAPD Kabupaten Buleleng yang bertempat di Ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD Buleleng, Selasa (9/7).

Wakil Ketua Putri Nareni menyampaikan bahwa hasil dari rapat antara Komisi dengan OPD terkait dan rapat Komisi-Komisi dengan Banggar menyatakan ada beberapa point yang perlu dijelaskan oleh tim TAPD guna mengetahui rencana kedepan yang akan dilakukan oleh Pemkab Buleleng. Seperti halnya pada BUMD di Buleleng salah satunya PT. BPR Bank 45 (Perseroda) yang saat ini masih kalah bersaing dengan bank-bank lainnya. Kita butuh inovasi dan strategi-strategi baru menyesuaikan dengan perkembangan market dan tentunya pembenahan di dalam seperti memperbaiki manajemen usaha dan mungkin dibarengi dengan penambahan modal melalui penjualan saham kepada publik.

Hal yang sama disampaikan Anggota Banggar Nyoman Bujana,SE. Menurutnya, BPR Bank 45 dalam perjalanan dari beberapa tahun lalu sampai sekarang masih tetap berjalan tanpa ada perkembangan. Oleh karena itu, perlu adanya pembedahan dari seluruh aspek baik dari manajemen, audit keuangan dan program yang sudah berjalan. Apabila nantinya Bank 45 perlu adanya penyertaan modal dari APBD perlu adanya kehati-hatian dan pastikan penyertaan modal itu bisa berdampak positif terhadap perkembangan usaha serta bisa bersaing dengan bank-bank lainnya.

Selain terkait dengan BUMD, Banggar juga mengingatkan Pemerintah Daerah untuk merespon dengan cepat dan cermat terkait dengan beberapa catatan dari BPK RI untuk Pertanggungjawaban APBD TA 2023 yang terdapat 8 point catatan. Wayan Teren anggota banggar kepada TAPD Kabupaten Buleleng berharap bahwa apa yang menjadi catatan BPK RI atas Laporan Pertanggungjawaban TA 2023  bisa segera di respon dan diselesaikan dengan baik, serta kami berharap catatan-catatan tersebut tidak lagi muncul dalam laporan keuangan TA 2024.

Asisten III Gede Sugiartha Widiada, mengucapkan terima kasih terhadap masukan dan koreksi dari Banggar DPRD Buleleng. Atas semua masukan APBD, Eksekutif siap melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan sehingga hal ini tidak akan muncul lagi di laporan berikutnya.

Ditemui usai rapat, Putri Nareni menyatakan dalam rapat tadi kita sudah bahas semua apa yang menjadi masukan dan evaluasi dari DPRD Buleleng terhadap eksekutif tentunya terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban TA 2023 yang memiliki 8 catatan. Selain kita fokuskan untuk memperbaiki kinerja BUMD  untuk kedepannya, DPRD juga sudah memberikan 10  catatan evaluasi dan masukan untuk nantinya bisa di pakai untuk menentukan arah program-program APBD tahun anggaran berikutnya.

“hari ini kita sudah sampaikan hasil evaluasi dan masukan kepada eksekutif melalui TAPD, harapannya kedepan pemerintah Kabupaten Buleleng bisa lebih baik dan cermat untuk menjalankan program kerja serta evaluasi kerja untuk BUMD akan nanti kita bahas secara khusus dengan stakeholder terkait” tambahnya.