Komisi I dan II DPRD Buleleng Lakukan Kunjungan Kerja ke BWS Bali-Penida Bahas Pengelolaan Sumber Daya Air
HUMAS, DPRD Buleleng
DPRD Kabupaten Buleleng yang dalam hal ini di wakili oleh Komisi I dan II mengadakan kunjungan kerja ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida di Denpasar, Kamis (12/6).
Kedatangan rombongan ini berkenaan dengan mekanisme perizinan kegiatan pembuatan bangunan pengaman pantai dan sungai, serta penggunaan air bawah tanah oleh masyarakat, program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air (sungai, pantai, bendungan dan tampungan air lainnya) di wilayah Kabupaten Buleleng tahun 2025-2029.
Bertempat di ruang rapat Danau Batur, rombongan DPRD diterima langsung oleh Kepala BWS Bali-Penida, Bapak Muhammad Noor, ST., MT., beserta para Kepala Satuan Kerja (Satker) di lingkungan BWS.
Dalam sambutannya, Kepala Balai menegaskan bahwa BWS Bali-Penida merupakan bagian dari program strategis nasional yang berkomitmen tinggi dalam menangani persoalan-persoalan di wilayah pantai, sungai, danau, bendungan, serta tampungan air lainnya di wilayah kerjanya, termasuk Kabupaten Buleleng. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan serta kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air.
Ketua rombongan, I Nyoman Gede Wandira Adi, ST., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran BWS Bali-Penida atas berbagai program yang telah dijalankan di wilayah Buleleng, mulai dari pengamanan pantai hingga pengelolaan bendungan dan danau.
“Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Buleleng, yang memiliki garis pantai sepanjang 157,05 km, dua danau, empat bendungan, dan banyak sungai, tentu masih banyak persoalan yang perlu mendapatkan penanganan serius. Kami berharap ke depan BWS Bali-Penida tetap memprioritaskan kegiatan dan program di wilayah kami,” ujar Wandira Adi.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi fungsi bendungan agar dapat berperan maksimal, baik untuk irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir, maupun pembangkit energi.
“Untuk program tahun anggaran 2025, kami mendesak agar kegiatan seperti pembuatan sumur bor, jaringan air tanah, serta program di Daerah Aliran Sungai (DAS) Saba dapat segera direalisasikan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng, Made Suarsana, S.Sos., turut menyoroti pentingnya keberadaan jalan inspeksi irigasi serta optimalisasi fungsi Bendung Titab, khususnya dalam penyediaan air baku bagi masyarakat sekitar. Ia menekankan bahwa infrastruktur yang sudah dibangun seharusnya memberikan manfaat nyata bagi warga di wilayah terdampak.
“Kami menerima laporan bahwa masih ada warga, khususnya di Desa Lokapaksa, yang meskipun daerahnya dilewati jaringan air, namun belum merasakan manfaat dari ketersediaan air baku tersebut. Hal ini perlu mendapat perhatian agar pemerataan manfaat benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Made Suarsana.
Penting bagi masyarakat Buleleng yang berinisiatif melakukan pembangunan pengaman pantai, sungai atau danau, kami menghimbau agar berhati-hati, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Balai Wilayah Sungai Bali-Penida sehingga apa yang dilakukan tepat secara teknis dan tidak melanggar aturan yang justru dapat merugikan masyarakat itu sendiri
