Badan Anggaran DPRD Buleleng Bahas Dana Tanggap Darurat Bencana Alam

Badan anggaran DPRD Buleleng mengelar rapat dengan seluruh Kepala SKPD Kabupaten Buleleng membahas anggaran penanggulan bencana di Gedung DPRD Buleleng jumat (17/2). Rapat Badan Anggaran dengan eksekutif ini dipimpin langsung oleh Ketua Badan Anggaran DPRD Buleleng Gede Supriatna bersama anggota dan dari eksekutif hadir Sekretaris Daerah Dewa Puspaka bersama jajarannya. Menurut Gede Supriatna, terkait dengan banyaknya musibah di Kabupaten Buleleng diperlukan dana yang begitu banyak. Saat ini dana tanggap bencana hanya dianggarkan sebesar 2.25 milyar untuk itu, badan anggaran DPRD Buleleng mengundang eksekutif untuk bisa dicarikan solusi agar bisa cepat bisa menanggulangi kerusakan yang terjadi akibat bencana alam.
Sekretaris Kabupaten Buleleng Dewa Puspaka dalam pemaparanya mengatakan, bencana yang beberapa minggu lalu terjadi sudah mengakibatkan beberapa infrastruktur mengalami kerusakan yang cukup parah. Saat ini yang menjadi krusial yang harus segera ditangani adalah masalah air bersih yang terjadi di 15 desa juga masalah irigasi, bantuan sosial, jalan dan perumahan memerlukan dana sebesar 9.6 milyar. Untuk itu kami mengusulkan bahwa didalam pos pembiayaan yang sudah dipasang angka 11 milyar untuk bisa mengubah ke belanja tak terduga dan bantuan sosial sebesar 7.5 milyar. Ini diharapkan agar program yang sudah dirancang tidak terganggu karena hanya mengambil dananya dari pembiayaan.
Dalam kesempatan ini Anggota Badan Anggaran Putri Nareni sangat mendukung dengan usulan dari eksekutif. Dan berharap agar segera bisa dilaksanakan sehingga infrastruktur dan kerusakan lainnya bisa cepat ditanggulangi. Putri nareni juga meminta kepada eksekutif agar bisa memberikan nama-nama desa yang akan di biayai dari anggaran sebesar 9.6 milyar tersebut.
Sementara pimpinan rapat menanggapai hasil pertemuan tersebut dengan kesimpulan : terkait dengan bencana yang terjadi maka di harapkan pemerintah daerah dan unsur terkait melakukan pemetaan dan pendataan yang lebih mendetail pada daerah-daerah yang mengalami bencana sehingga diharpkan nanti tidak ada yang tercecer. Kemudian terkait dengan anggaran maka disetujui pos anggaran yang sudah terpasang sebesar11 miliard di alihkan ke pos biaya tak terduga. Sehingga bisa dipakai untuk penangulangan bencana.