Menindaklanjti LKPJ Bupati Tahun 2017, komisi II DPRD Buleleng menggelar RDP dengan Dinas PU dan Penataan Ruang serta Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng rabu (25/4). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa bersama anggota dan didampingi oleh team ahli DPRD Buleleng. Dari Dinas PU dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kadis Ketut Suparta Wijaya, ST beserta jajarannya dan dari Dinas Pertanian dipimpin oleh Kabid Tanaman Pangan Gede Suadnyana beserta jajarannya. Bertempat di ruang Komisi II DPRD Buleleng dengan materi terkait capain pelaksanaan kegiatan ditahun anggaran 2017. Menurut ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa, untuk dinas PU dan Penataan Ruang masih ada beberapa yang tidak mencapai target dan masih lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu kedepannya pegawasan harus lebih ditingkatkan sehingga nantinya tidak ada permasalahan dikemudian hari dan apa yang sudah menjadi program kerja bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam kesempatan ini Putu Mangku Budiasa juga menanyakan tentang adanya aspirasi masyarakat tentang banyaknya jembatan yang ada di kabupaten buleleng yang perlu diperbaiki. Kami mengharapkan untuk Dinas PU agar sesegera mungkin untuk memperbaiki beberapa jembatan sudah tidak layak untu diperbaiki karena akan berdampak pada keselamatan masyarakat dan berepek pada perekonomian masyarakatnya. Kita ambil contoh jembatan yang ada di desa bakung menuju sari mekar yang sudah mulai keropos juga jembatan di jarat desa penarukan menuju desa kerobokan yang sangat mengkhawatirkan. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari Komisi II. Terkait dengan adanya beberapa pekerjaan yang masih dibawah capain karena adanya beberapa faktor. Contohnya tercapaiya tingkat kemantapan jalan kabupaten yaitu pada tahun 2016 sebesar 82.69% da pada tahun 2017 menurun menjadi 69.71%, penurunan persentase capaian kemantapan jalan tahun2017 diakibatkan oleh bertambahnya jumlah ruas jalan dalam kondisi belum mantap seiring permohonan peningkatan status jalan dari jalan non status menjadi jalan status kabupaten oleh masyarakat pada tahun 2017 menjadi 1.119,94 KM yang sebelumnya berjumlah 999.95KM pada tahun 2016. Selaian itu penurunan capaian di kualitas jaringan irigasi dikarenakan karena adanya bencana banjir bandang yang mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi pada beberapa daerah irigasi. Terkait banyak jembatan yang saat ini belum diperbaiki ini karena anggaran yang ada di Dinas PU terbatas. Untuk perbaikan jembatan yang dibakung menuju desa sari mekar diperkirakan menghabiskan dana sebesar 8.5 milar dengan ketinggian 25mtr panjang 43 meter. Untuk tahun ini kami berupaya untuk mengalokasikan beberapa dana untuk perbaikan jembatan. Dan untuk jembatan bakung menuju sari mekar akan di buatkan DED dan mudah mudahan cepat bisa direalisasikan. Selanjutkan Komisi II DPRD Buleleng melanjutkan pembahasan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, menurut Gusti Made Artana mengapresiasi kinerja dari dinas pertanian. Dinas Pertanian saat ini sudah menunjukan kinerja yang sudah bagus cuma ada beberapa masukan yang perlu dikaji lagi. Terkait dengan peningkatan teknologi dibidang pertanian yang mana seiringnya perkembangan teknologi, Dinas Pertanian harus bisa mengikuti perkembangan ini dan mensosialisasikan kepada para petani di Kabupaten Buleleng. Selain itu, Dinas Pertanian diminta untuk ikut mensosialisasikan agar petani di Kabuaten Buleleng tidak mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi perumahan Karena akan berdapampak sangat buruk kedepannya. Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Gede Suadnyana mengatakan bahwa apa yang menjadi capaian saat ini sudah menjadi program kerja di tahun 2017, meski dilapangan masih ada kendala-kendala tetapi kami terus bergerak agar program yang kami jalankan bisa terealisasi. Terkait dengan alih pungsi lahan kami sangat setuju ini tidak bisa terus terjadi karena menurut kami nantinya akan menimbulkan kemiskinan baru di masyarakat. Sebaiknya kita bersama–sama mengembangkan pertanian, karena kita tau Buleleng sebagai salah daerah pertanian. Pengembangan pengetahuan pertani sangat perlu dikembangkan dan adanya kerjasama baik dari ilmu pengetahuannya maupun pengolahan masa panennya sehingga petani tidak merugi. Putu Mangku Budiasa diakhir rapat mengatakan bahwa apa yang dibahas hari ini akan dijadikan bahan nantinya dalam menyusun rekomendasi Komisi II kepada pansus LKPJ Bupati tahun 2017. dd