Komisi I DPRD Buleleng menggelar Rapat Kerja dengan Mitra Kerja Komisi, guna membahas rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), di Ruang Komisi I DPRD Buleleng, Selasa (13/10).

Adapun SKPD mitra kerja Komisi I yang dihadirkan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) serta Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (KOMINFOSANTI) yang dihadiri masing-masing Kepala Dinasnya.

Menurut Ketua Komisi I Gede Odi Bhusana, SH yang sekaligus memimpin jalannya rapat mengatakan bahwa dengan penambahan anggran pada masing-masing SKPD di tahun 2021 yang tidak terlalu besar diharapkan masing-masing SKPD dapat bekerja dengan maksimal dengan memprioritaskan program-program dan kegiatan yang bersifat urgen dan memberikan dampak secara langsung terhadap pelayanan masyarakat, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 yang menitik beratkan pada pemulihan ekonomi.

Namun demikian tanpa adanya Dokumen yang menunjang seperti halnya Dokumentasi Kependudukan, baik KTP, KK dan akte-akte lainnya, maka masyarakat akan kesulitan dalam mengurus dokumen lainnya, seperti mengurus ijin usaha, disamping juga akan sulit mendapat bantuan dari pemerintah, untuk itulah peran DISDUKCAPIL dengan program-program inovatifnya sangat diperluakan dalam hal ini, seperti yang disampaikan Kadis DUKCAPIL, dengan Program Simelik dan Sidakep yang terbukti sangat efektif dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, disamping itu pula terdapat program Anjungan Dukcapil Madiri (ADM) yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukannya, “ini akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah kalau bisa terelaisasi di tiga wilayah seperti Buleleng Timur, Barat dan tengah, dan kalau memang APBD belum mencukupi ya biar diupayakan melalui program CSR,” Imbuhnya.

Sementara itu untuk dinas KOMINFOSANTI perlu mendapat perhatian besar dari pemerintah daerah mengingat dijaman yang serba digital ini untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan SKPD lain membutuhkan sebuah sistem tehnologi internet yang lebih mapan, seperti program Buleleng Comen Centre (BCC), Master Plant pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, menara TV bersama, program peningkatan kapasitas Bandwidth untuk pemyebaran informasi dari satu titik ke titik lain melalui internet, “ini menjadi catatan kami kedepan agar sekiranya menjadi perhatian oleh pemerintah daerah karena bagaimanapun komunikasi di internal SKPD itu sangat membutuhkan peran dari Dinas INFOKOMSANTI ini, dan mudah –mudahan dalam pembahasan selanjutnya ini mendapat perhatian dari Pemerintah daerah. Ujar Odi.