Singaraja, Humas DPRD Buleleng

Kamis, 26 Nopember 2021 Fraksi-fraksi di DPRD Buleleng menyampaikan pandangan fraksinya terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021 yang sebelumnya sudah dibahas pada masing-masing komisi maupun gabungan komisi. Dalam rapat tersebut semua fraksi memberikan masukan dan catatan terkait Ranperda APBD TA 2021.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara,SH didampingi pimpinan dan anggota DPRD Buleleng. Hadir dari pihak eksekutif hadir TAPD Kabupaten Buleleng yang dipimpin Sekda Buleleng Drs. Gede Suyasa sedangkan SKPD lainnya mengikuti melalui teleconfrece zoom.

Dalam pandangan Fraksi-Fraksi, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Ketut Ngurah Arya menyetujui apa yang menjadi rancangan APBD TA 2021. Dalam pandangannya, Fraksi PDI P, Fraksi Gerinda dan Fraksi Demokrat catatan agar eksekutif meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat baik pelayanan dasar rujukan di RSUD, pengendalian ijin modern yang perlu mendapat perhatian guna melindungi pasar tradisional, pengelolaan defisit dengan baik, target peningkatan PAD perlu dilakukan evaluasi lebih intensif dan agar dilakukan peningkatan promosi pengenalan hasil UKM. Ngurah Arya juga menyampaikan pemerintah daerah untuk mengembangkan teknologi informasi komunikasi system coment center melalui pembuatan master plan pengembangan pemerintah berbasis elektronik dan percepatan mewujudkan Tower TV bersama dengan siaran TV tanpa parabola.

Fraksi Golkar menegaskan tetap pada komitmen awal untuk kesekian kalinya kami ingin tegaskan bahwa Fraksi Golkar pada dasarnya bukannya tidak setuju Pemerintah Daerah melakukan peminjaman dana PEN. Tetapi yang kami kurang setujui adalah “besaran” pinjaman yang diajukan mencapai 571,39 milyar rupiah lebih serta sasaran program. Hal ini diungkapkan juru bicara Fraksi Golkar Gede Suparmen dalam pandangan Fraksi terkait Ranperda APBD TA. 2021. Dia menambahkan, pandangan fraksi Golkar sebagian besar program tersebut kurang begitu mendesak dan sangat kecil pengaruhnya terhadap pemulihan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Tetapi meskipun demikian, Fraksi Golkar akan tetap menyetujui Ranperda APBD TA. 2021 dengan tetap mengkritisi kebijakan Pemerintah Daerah manakala kita melihat langkah yang diambil kurang berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Fraksi Golkar juga sepakat dengan pemasangan jaringan internet sebanyak 215 titik dengan dana BKK Provinsi Bali agar dibarengi upaya pemeliharaannya dan mengoptimalkan peran PD Swatantra dan Perumda Pasar Argha Nayottama dalam meningkatkan kinerja UKM dan pemasaran hasil pertanian.

Ni Ketut Windrawati sebagai juru bicara Fraksi Nasdem, menyetujui Ranperda APBD TA. 2021. Menurutnya, meskipun Fraksi Nasdem menyetujui tetapi ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah daerah. Salah satunya kami menganjurkan kepada PD Swatantra agar kembali kepada tugas pokoknya menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan petani. Sesuai dengan penyampaian hasil rapat kerja komisi dengan SKPD, Komisi II diupayakan agar PD Swatantra bisa bersinergi dengan Dinas Pertanian dalam menangani pengolahan hasil dan pemasaran hasil-hasil pertanian di Kabupaten Buleleng. Selain itu, Fraksi Nasdem mendorong pemeritah daerah agar mempertimbangkan kembali alokasi anggaran dana kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM agar bisa sejalan dengan tema pemulihan ekonomi tahun 2021 yang proposi anggarannya justru menurun 33,49% atau dari 12.3 milyar menjadi 8.2 milyar.

Kekurangan guru di Kabupaten Buleleng menjadi sorotan dalam pandangan Fraksi Hanura yang dibacakan oleh Ir. Gde Wisnaya Wisna. Menurut fraksi Hanura, persoalan kekurangan guru di Kabupaten Buleleng semakin berat karena dari tahun ke tahun jumlah guru yang pensiun semakin banyak, dan penambahan guru PNS sangat sulit karena sedikitnya formasi yang dibuka oleh pusat. Solusi selama ini adalah hanya mengangkat guru kontrak oleh APBD Buleleng dan guru honor oleh dana BOS sekolah. Kami berharap, dengan adanya informasi akan dibukanya lowongan sejuta guru kotrak status PPPK, hendaknya dapat disambut baik oleh para guru kontrak dan honor serta pemerintah daerah memfasilitasi guru kontrak dan honor kita agar banyak dari mereka yang bisa lolos seleksi. Selain itu, Fraksi Hanura medukung langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat yaitu berupa peningkatan prosentase UHC kita sampai ke 96%. Fraksi Hanura juga sepakat dengan Fraksi-Fraksi lain agar pemerintah menempatkan dana talangan pengobatan warga untuk warga yang tidak terlindungi oleh KIS baik KIS mandiri maupun KIS PBI.

Setalah pandangan Fraksi-Fraksi ini dibacakan, nantinya akan dilanjutkan dengan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Buleleng serta penyampaian akhir Bupati terhadap Ranperda APBD TA. 2021 melalui sidang paripurna yang diagendakan pada hari Senin, 30 Nopember 2021.