(0362) 22713
dprd@bulelengkab.go.id
Sekretariat DPRD Buleleng

FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN BULELENG SEPAKAT RANPERDA USULAN EKSEKUTIF DILANJUTKAN MENJADI PERDA

Admin dprd | 16 Maret 2020 | 226 kali

 

Singaraja, Humas DPRD Buleleng

Fraksi Partai Golkar melalui jurubicaranya, Ketut Dody Tisna Adi menyatakan ketiga Ranperda ini yakni Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda Tentang Kabupaten Layak Anak dan Ranperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama, dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng, Senin, (16/3).

Dalam rapat Yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bulelng, Gede Supriatna,SH Fraksi Paratai Golkar juga menyampaikan bebrapa catatan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan Ranperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama, agar kedepan Pemerintah daerah mempetimbangkan Bentuk pengelolaan penyertaan modal daerah berupa bangunan pasar, perlu dipertimbangkan alternative yang  paling menguntungkan apakah  dilakukan melalui mekanisme kerjasama .ataukah  asset diserahkan ke Pemerintah dan kepada yang memanfaatkan dikenakan sewa, alternatif yang manapun akan diterapkan yang penting sejalan dengan aturan yang ada, Pengelola PD Pasar Kabupaten Buleleng hendaknya bisa mencari terobosan baru melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan usaha, Munculnya pasar-pasar modern yang punya jaringan kuat, sebaiknya saat ini mulai ditertibkan.

Disamping itu pula Fraksi Partai Berlambang Pohon beringin ini menyampaikan terkait dengan berjangkitnya virus Corona yang telah menelan korban ribuan jiwa.  Perhatian dunia benar-benar tersita untuk masalah ini dan berbagai upayapun telah dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi keadaan ini. Bali sebagai daerah destinasi wisata utama negara kita tidak terlepas pula dari dampak ini. Turunnya kunjungan wisatawan merupakan fakta yang tidak bisa terelakkan lagi. Dampak ekonomi juga melanda kesemua sektor kehidupan. Kondisi ini  bahkan oleh Kabupaten Badung dijadikan pertimbangan untuk menditribusikan dana bagi hasil dari sektor pajak dan restoran ke seluruh kabupaten di Bali. Apabila hal ini terjadi maka jelas akan berpengaruh pada postur APBD Buleleng. Dan menghadapi kondisi ini kita  tidak perlu terlalu panik, walaupun harus tetap waspada, langkah yang kiranya paling tepat kita lakukan sesuai anjuran Pemerintah adalah tetap menjaga dan menerapkan pola hidup sehat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta menghindari kontak langsung  dengan orang yang kita tidak kenal .Kita berharap kondisi ini tidak berlangsung lama dan kita bisa  beraktivitas kembali secara normal seperti sedia kala.