Jumat (23/3) Komisi IV DPRD Buleleng meninjau pelayanan di RSUD Kabupaten Buleleng. Dipimpin oleh Ketua Komisi IV Ir. Gede Wisnaya Wisna, anggota I Nyoman Gede Wandira Adi,ST, Made Ariawan, SST.Par.MBA dan Luh Hesti Ranitasari, SE.MM rombongan diterima oleh Wakil Direktur Keuangan RSUD Buleleng dr. Made Mardani bersama jajarannya. Sebelumnya komisi IV DPRD Buleleng mendapat informasi bahwa ada alat city scan yang mengalami kerusakan dan sampai saat ini belum diperbaiki dan ada beberapa ruangan yang terendam air akibat diduga pipa jalur air mengalami kebocoran. Menurut Gede Wisnaya Wisna, kedatangan Komisi IV ke RSUD Buleleng untuk meninjau pelayanan kesehatan terhadap masyarakat karena dari awal tahun ada beberapa hal yang bisa merugikan pasien diantaranya adanya kekosongan obat-obatan dan saat ini alat city scan yang rusak dan juga ruangan ada yang kebanjiran. Selaian itu, komisi IV mencari masukan terkait kesiapan RSUD Buleleng untuk program pemerintah ditahun 2019 seluruh masyarakat kabupaten Buleleng harus sudah memiliki JKN. Hal senada juga disampaikan wandira adi, terkait kesiapan RSUD Buleleng dalam menerima pasien apabila nanti seluruh masyarakat Buleleng sudah masuk JKN maka diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah pasien yang masuk di RSUD Buleleng. Selaian kesiapan fasilitas diharapkan nantinya kesiapan SDM yang ada sangat perlu ditingkatkan. Untuk itu Komisi IV mengharapkan masukan-masukan apa yang perlukan untuk menunjang kesiapan tersebut. Luh Hesti Ranitasari, SE.MM juga menyoroti alat city scan yang rusak karena meurutnya dengan alat ini rusak jelas masyarakat yang memerlukan akan dirugikan untuk itu apakah pihak RSUD ada MoU dengan RS Swasta terkait masalah ini sehingga nantinya masyarakat bisa dirujuk ke RS lain. Wakil Diretur Keuangan dr. Made Mardani mengatakan, saat ini untuk masalah city scan yang rusak sudah tahap pemesanan alat, dalam waktu dekat sudah akan sampai Karena alat yang dipesan dari luar dan untuk pasien yang memerlukan city scan untuk sementara akan dirujuk ke RS Swasta secara pribadi. Terkait masalah kemarin adanya ruangan yang bocor sehingga mengakibatkan ruang ronsen terendam tetapi alat-alatnya tidak ada permasalahan sudah ditangani oleh bagian perlengkapan. Diperkirakan karena air yang melalui pipa sangat besar sehingga ada rembesan keluar dari sambungan pipa. Masalah pelayanan masyarakat miskin atau kurang mampu yang belum memiliki JKN, kami tetap melakukan pelayanan sesuai dengan SOP yang ada, dan masalah tidak bisa membayar biasanya akan menjadi piutang pihak RSUD kepada pasien dengan jaminan KTP tetapi tidak menentukan batas maksimal bisa membayarnya. Dalam tahun 2017 terjadi peningkatan piutang RSUD kepada pasien masyaraka yang tidak bisa membayar hampir RP. 900jt, ditahun 2016 kisaran RP. 300jt. Ini terjadi peningkatakan karena masyarakat yang kurang mampu ditahun 2017 sudah tidak bisa memakai surat pengantar sehingga pasien dikenakan biaya sesuai dengan kententuan. “kami sangat memahami kepada pasien kurang mampu sehingga kami memberikan pasien berhutang di RSUD dengan jaminan hanya KTP dan bisa dibayar sampai pasien tersebut sudah memiliki dana untuk mencicilnya “ ujarnya. Dalam hal ini, Komisi IV DPRD Buleleng juga akan mengusulkan dana talangan yang nantinya ditaruh di RSUD sebesar Rp. 2.5milyar untuk masyarakat kurang mampu sehingga nantinya pihak RSUD tidak membebankan biaya lagi kepada masyarakat miskin yang benar benar tidak mampu membayar. “diperubahan ini kami akan mengsulkan agar pemkab bisa menaruh dana talangan di RSUD yang nantinya dipakai untuk keperluan masyarakat miskin untuk berobat tentu sesuai dengan aturan yang berlaku”ujarnya.