KOMISI IV DPRD BULELENG SIKAPI PERMASALAHAN PPDB TAHUN AJARAN 2017/2018 DENGAN MENGGELAR RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN DINAS PENDIDIKAN SERTA EMPAT KEPALA DESA

Singaraja,30 Juni 2017
Bertempat di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng, Komisi IV dipimpin ketua Komisi Gede Wisnaya Wisna, menggelar rapat dengar pendapat antara Dinas Pendidikan dan kepala Desa terkait dengan keluhan masyarakat lantaran banyaknya putra-putri mereka yang akan melanjutkan pendidikan tidak tertampung di sekolah dikarenakan system zonasi pada penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018.
Berdasarkan keluhan masyarakat itu, empat kepala Desa masing-masing kepala Desa pemaron, kepala Desa Tukad mungga, Kepala Desa Anturan, dan Kepala Desa kalibukbuk mengadakan koordinasi ke Dewan menyusul di terapkannya sisten Zonasi dalam PPDB SMPN Tahun Ajaran 2017/2018, murid tamatan SD dari ke empat Desa bertetangga tersebut dipastikan akan sulit di terima di sekolah-sekolah yang selama ini menjadi tujuan mereka yakni SMPN 2 Singaraja, SMPN 3 Singaraja dan SMPN 6 Singaraja, serta SMPN 3 Banjar. nah dari hasil pertemuan tersebut maka di gelar rapat dengar pendapat antara Dinas Pendidikan, Kepal Desa dan Dewan sebagai pasilitator. Dengan harapan bisa menemukan jalan keluar terkait permasalahan yang ada.
Sesuai keterangan dari Kadis Pendidikan, I Gede Suyasa membenarkan permasalahan yang terjadi di keempat Desa tersebut dan ini akan terus terjadi tiap tahunnya jika tidak segera di carikan solusi yang permanen, maka di usulkanlah pembangunan sekolah baru yakni SMPN 8 Singaraja sesuai dengan kajian dan pandangan, serta arahan dari Bapak Bupati, dan ini akan mampu menjawab mermasalahan dalam jangka waktu puluhan tahun yang akan datang. Yang rencananya sementara akan berlokasi di SD 3 anturan dengan membuka kelas sore.
sementara ketua Komisi IV mengatakan bahwa dewan akan memberikan support terkait dengan rencana pembentukan sekolah SMP baru terebut karena ini mkerupakan bagian dari solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk menampung jumlah siswa lulusan SD yang akan ke SMP yang di ketahui pertumbuhan penduduk sangat tinggi dan daya tampung sekolah sangat terbatas. Dan juga dewan akan menukung dari segi anggaran dan bahkan di tahun anggaran perubahan ini juga akan di usulkan untuk pembangunan SMPN 8 yang baru.