Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi IV Luh Hesti Ranitasari, SE, MM saat memimpin Rapat Dengan Pendapat bersama SKPD terkait yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPRD Buleleng, di Ruang Komisi IV DPRD Buleleng.Selasa (13/10).

Dalam rapat tersebut Ranita menyampakan bahwa masih banyak sekali masyarakat miskin yang belum tercover KIS dan disaat berobat mengalami kendala dalam melakukan pembayaran pembiayaan pengobatan. Dirinya juga menambahkan hal ini perlu regulasi yang tepat, mengingat saat ini Buleleng juga sedang mengejar UHC agar mendapatkan previlege untuk dapat langsung mengaktifkan kartu BPJS Kesehatan.

“Kalau menurut kami di dewan, kita usulkan untuk tidak mengejar UHC dulu untuk saat ini, karena kondisi keuangan kita dalam masa pandemic saat ini mengalami refocusing, namun perlu diingat kita juga harus tetap mengikuti Undang-undang nomer 24 tentang keikutsertaan BPJS tersebut, namun melihat kondisi keuangan kita yang tidak memungkinkan mengcover semua, dan kita juga tidak bisa memprediksi kapan masyarakat tersebut sakit, makanya kami dari dewan khususnya komisi IV DPRD Buleleng mengusulkan untuk menitipkan sejumlah anggaran untuk membantu masayarakat miskin yang belum tercover KIS” jelasnya.

Diwawancarai selepas Rapat direktur Utama RSUD Kabupaten Buleleng dr. Putu Arya Nugraha menyambut baik hal ini. Dirinya mengatakan bahwa memang banyak masyarakat miskin yang berobat namun belum memiliki jaminan. Dirinya beranggapan ini merupakan solusi jangka pendek yang tepat, walaupun pada solusi jangka panjangnya nanti masyarakat harus memiliki jaminan kesehatan. oleh karena itu dirinya berharap anggar nantinya ditemukan regulasi yang tepat mengenai hal ini.

“hal ini merupakan solusi jangka pendek, meskipun nanti kedepannya untuk solusi jangka panjangnya masyarakat harus memiliki jaminan kesehatan untuk mereka, selama ada regulasi yang tepat kami akan memberikan pelayanan yang terbaik”Ungkapnya.