Singaraja, Humas DPRD Buleleng

Guna mendapatkan gambaran terhadap realisasi anggaran di masing-masing SKPD Mitra Komisi dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2020, Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng melaksanakan rapat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL ), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ( KOMINFOSANTI ), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD ), Rabu (2/9) di Ruang Komisi I DPRD Buleleng.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Odi Bhusana, SH yang sekaligus memimpin rapat tersebut mengatakan bahwa secara umum anggaran SKPD mengalami penurunan, sebagai akibat Revocusing anggaran terkait Pandemi Covid-19, namun demikian berdasarkan keterangan dari masing-masing SKPD ini tidak berpengaruh kepada kualitas layanan, “sesuai harapan kami di Komisi I agar semua OPD tetap optimal dalam melaksanakan tugas-tugas dan tupoksinya walaupun terjadi pengurangan anggaran” ujarnya.

Seperti halnya pada Dinas Dukcapil kendatipun terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak bisa dijalankan karena terkendala teknis, seperti halnya pada Program Siap Melayani Identitas Kependudukan dan Catatan Sipil (SIMELIK) karena memperhatikan protokol kesehatan sehingga tidak bisa dilaksanakan dengan cara berkumpul bersama-sama, namun demikian pelayanan tetap bisa dilaksankan dengan sistim Online. Namun dengan sitim ini kendala-kendala yang mungkin dihadapi kedepan tentunya kesedian alat dan perangkat perlu diperhatikan, terlebih nanti pada saat musim hujan perlu juga dipikirkan bagaimann teknis pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan mengingat selama pandemi ini layanan dilakukan di luar ruangan.

Pada dinas KOMINFOSANTI, Kadis Kominfosanti Dr. Drs Ketut Suweca Msi ditemui usai rapat mengatakan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga terdapat program dan kegiatan yang ditunda pelaksanaannya, seperti pada penyediaan Komen Center yang bertujuan untuk mengakses segala sesuatu tentang Buleleng yang menggunakan anggaran untuk interior 2,5 miliar dan tecnologi sebesar 6,5 miliar juga mengalami penundaan,”kedatipun progresnya sudah berjalan, juga terkait dengan penyediaan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Sekretariat DPRD, Aplikasi dan alamatnya sudah kita buatkan hanya serkarang servernya aja yang perlu ada penambahan sekitar 2 server dengan anggaran 400 juta, dengan demikian semua data base bisa tercover dalam aplikasi ini. Termasuk juga pembangunan menara Televisi bersama di desa Pegayaman yang sudah ada kajian teknis dari Universitas Udayana, mudah mudahan tahun depan dapat trealisasikan”, terangnya.

Sedangakan dari Dinas PMD, Odi Bhusana menambahakan terdapat beberapa inofasi yang dapat dilaksanakan dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan masyarakat, diantaranya dengan dengan memanfaatkan hutan desa, memberdayakan Bumdes yang dapat menyerap potensi-potensi yang ada di desa untuk dapat mensejahterakan masyarakat saat kondisi seperti sekarang ini, terkait dengan bantuan-bantuan sosial, seperti BLT, BST, BPNT agar tidak terjadi penerima yang ganda, “ terkait masalah bantuan sesuai informasi dari Kadis PMD hal ini sudah di antisipasi oleh masing-masing desa sesuai dengan hasil musyawarah desa berdasarkan regulasi yang ada” Imbuhnya.

Selanjutnya dari beberapa penyampaian terkait dengan permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi pada masing-masing SKPD, akan disampaikan pada pembahasan selanjutnya antara komisi-komisi dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Buleleng, guna mendapatkan solusi dan penyempurnaan dalam Rancangan APBD perubahan tahun anggran 2020.