Sudirta mengungkapkan, tujuan Koordinasi ke DPMPTSP untuk memperoleh masukan terkait dengan kebijakan dalam pengurusan IMB dalam situasi pandemi Covid-19. Ia menambahkan, ada beberapa masukan dari masyarakat tentang adanya bangunan yang belum meiliki IMB tetapi sudah melaksanakan pembangunan. Untuk itu, dalam kesempatan ini ingin menggali informasi tersebut yang nantinya akan dipakai dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan esekutif.

Ditemui seusai pertemuan, Kepala Dinas Perijinan I Made Kota,S.Sos menyambut baik atas kedatangan I Made Sudirta,SH dari Komisi II DPRD Buleleng kekantornya. Menurutnya, Komisi II kesini sebagai bagian dari pengawasan Dewan terhadap mitra kerja dipemerintahan. Terkait dengan masukan tentang adanya bangunan yang belum memiliki IMB tetapi sudah mulai ada pembangunan, dari Dinas Perijinan sudah berkerjasama dengan satpol PP untuk turun bersama. Dilapangan memang ada pembangunan dan sudah mendaptarkan pembuatan ijinnya, tetapi ketika kami cross cek kelapangan ternyata tidak sesuai dengan yang didaftarkan dan akhirnya kami stop sementara sampai adanya ijin IMB.

Anggota Komisi II Sudirta ditemui terpisah menyatakan, kami di Komisi II DPRD Buleleng menerima aduan dari masyarakat terkait bangunan yang belum memiliki IBM. Komisi II yang membidangi masalah pembangunan mencoba mencari informasi langsung ke Dinas DPMPTSP Kabupaten Buleleng. Tadi pak Kadis sudah memberikan data yang kami informasikan dan sudah ditanggapi. Kedepan kami berharap kepada seluruh kegiatan pembangunan agar memiliki ijin dahulu baru melaksanakan pembangunannya. “Setelah pertemuan tadi, kami akan membawa hasil dan data ini dalam agenda Rapat dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II dengan SKPD terkait” tambahnya.