Terkait Dengan Inpres No. 8 Th 2017 Komisi IV Hering Dengan BPJS

Komisi IV DPRD Buleleng kembali menggelar hering dengan BPJS Kabupaten Buleleng senin (12/3). Bertempat di ruang komisi IV DPRD Buleleng, hadir dalam hering tersebut Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Ir. Gede Wisnaya Wisna, Wakil Ketua Komisi IV Ngurah Arya, Nyoman Gede Wandira Adi,ST, Nyoman Sukarmen dan dari BPJS hadir Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja Made Sukmayanti bersama jajarannya. Menurut Ketua Komisi IV Ir. Gede Wisnaya Wisna, Komisi IV DPRD Buleleng ingin menanyakan kesiapan BPJS untuk program Presiden Joko Widodo terkait Inpres No. 8 Th 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agar pemda dapat meng –UHC-kan seluruh penduduk Kabupaten Buleleng paling lambat bulan desember 2018. Dan terkait dengan usulan yang sudah disosialisasikan penambahan jumlah PBI sebanyak 35.231 orang, apa masih memungkinkan di jalankan ditahun ini?. Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Komisi IV Ngurah Arya, saat ini masyarakat yang benar benar kurang mampu belum memiliki JKN/KIS dan disaat sakit harus kesusahan untuk biaya berobatnya, padahal program pemerintah sudah jelas menyasar untuk masyarakat kurang mampu. Untuk itu kami berharap BPJS memberikan penjelasan terkait masalah JKN ini karena penjelasan dari Dinas Sosial dalam dengar pendapat kemarin belum memberikan gambaran yang jelas. Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja Made Sukmayanti, terkait dengan program Presiden Republik Indonesia terkait dengan Inpres No. 8 Th 2017 pihak BPJS sudah melakukan diskusi dengan pemerintah Kabupaten Buleleng yang waktu itu diterima oleh Wakil Bupati Buleleng. Sebagai simulasi untuk kabupaten Buleleng dalam men UHC kan seluruh penduduk Kabupaten Buleleng untuk tahun 2019 diperlukan dana sekitar Rp. 110.922.468.000,- dengan rincian jumlah peserta (279.477 +122.466)x Rp. 23.000 x 12 bulan. Untuk itu kami akan terus berkoordinasi dengan pihak yang terkait untuk bisa mewujudkan keseluruhan masyarakat kabupaten Buleleng di tahun 2019 sudah tercover JKN. Degan kondisi seperti ini juga harus dibarengi dengan insfratruktur di masing-masing rumah sakit agar nantinya masyarakat bisa dilayani dengan baik. Terkait dengan pemakaian jumlah kuota 35.231 orang untuk tahun 2018 bisa didaptakan ke BPJS karena dana yang ada masih bisa mengcover dengan jumlah tersebut tentu akan ada pembahasan lagi untuk kekurangnya sampai akhir tahun. Dalam kesimpulannya Ir. Gede Wisnaya Wisna mengatakan, “Komisi IV akan membuat rekomendasi terkait penggunaan dana untuk mengcover seluruh masyarakat kabupaten Buleleng agar ditahun 2019 sudah semua masuk JKN sehingga program dari pemerintah pusat bisa berjalan dengan baik dan masyarakat Kabupaten Buleleng sudah semuanya memiliki jaminan kesehatan”. Terkait dengan penambahan JKN karena sudah bisa dilaksanakan walaupun dari pembahasan kemarin belum dipasang anggaran dari Kabupaten tetapi dengan menggunakan sekema pembayaran bertahap masyarakat tidak perlu ragu dan kawatir