Terkait Program Kerja tahun 2017, Komisi IV Hearing Dengan OPD Mitra Kerja Komisi

Singaraja, Senin (15/5) Komisi IV DPRD Buleleng Mengudang OPD terkait program kerja tahun 2017. Dipmpin oleh Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Wirsana, Ketua Komisi IV Ir. Gede Wisnaya Wisna beserta anggota mengundang Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, bagian Kesra (PHDI) dan Dinas Kebudayaan. Bertempat di ruang Komisi IV DPRD Buleleng Gede Wisnaya Wisna, mengatakan maksud dan tujuan diadakannya hering antara komisi IV DPRD buleleng dengan OPD terkait. Menurutnya Komisi IV ingin mengetahui program kerja dimasing-masing OPD yang menjadi mitra kerja dengan Komisi IV karena nantinya bisa bersinergi untuk menyuseskan program tersebut. Komisi IV dalam hal ini juga menyampaikan agar seluruh OPD bener-benar dalam menjalankan program kerjanya dan bisa memberikan laporannya sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Saat ini masih ditemukan laporan yang ada tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, untuk itu perlu adanya keterbukaan antara kenyataan dilapangan dengan laporan. Terkait program tahun 2017, Gede Wandira Adi menekankan kepada Dinas Kebudayaan agar mengkaji lagi program festival yang akan dilaksanakan. Menurutnya perlu adanya tujuan yang kongkrit untuk out put dari festival tersebut. Untuk dinas Lingkungan Hidup, Komisi IV meminta agar dibuatkan solusi terhadap permasalahan sampah yang saat ini masih terkesan tidak terurus, ini bisa dilihat dari masih banyaknya sampah-sampah dipingir jalan dan adanya kritik masyarakat tentang sampah di media sosial. Untuk itu perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk penangulangannya. Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Gede Wisnaya Wisna, untuk dinas Lingkungan Hidup diharapkan untuk bisa menghilangkan container sampah di jalan protokol karna akan terkesan kumuh dan sangat membahayakan penguna jalan. Untuk itu dengan OPD baru ini Komisi IV berharap Dinas Lingkungan Hidup bisa menjadikan kota singaraja bersih dalam waktu 6 bulan kedepan. Untuk PHDI Buleleng agar kesra bisa memasukan program PHDI kedalam program kesra bila hibah bansos tidak bisa diberikan dalam th berjalan dan Komisi IV DPRD Buleleng merekomendasikan agar sulinggih diberikan fasilitas BPJS. Dinas kebudayaan agar kegiatan-kegiatan festival meminimalkan biaya dari APBD supaya memberi manfaat dari lebih luas kepada masyarakat Buleleng dengan memberi kesempatan kepada pengusaha dan pedagang di buleleng berpartisipasi juga dinas Kebudayaan agar membuat SWOT atas pelaksanaan festival. “Kita bisa mencontoh Kabupaten Banyuwangi yang dalam setahun mengadakan festival lebih dari 28x, tetapi tidak mengunakan dana APBD dan hanya bekerjasama dengan pengusaha. Mungkin ini bisa dijadikan gambaran untuk pemkab Buleleng dalam mengadakan festival”terangnya